(News Today) - Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi menegaskan bahwa jajarannya di Jakarta Barat tidak ada yang mengusulkan pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di RAPBD DKI tahun anggaran 2015 sebesar Rp 270.830.000.000. Dia menuturkan, seharusnya soal UPS ditanyakan langsung ke jajaran Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat itu.
"Kita enggak pernah mengusulkan sama sekali, enggak ada. Kan kuasa pemegang anggarannya (KPU) di Dinas Pendidikan (DKI). Yang mengajukan di Sudin (Pendidikan Jakarta Barat), tuh," tutur Anas seusai shalat Jumat di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (6/3/2015).
Terkait dengan pemeriksaan pihak Polda Metro Jaya terhadap mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, Anas juga meminta agar hal itu langsung ditanyakan kepada instansi terkait. Alex Usman masuk di antara enam orang yang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Rabu (4/3/2015) untuk memberikan keterangan terhadap pengusutan kasus pengadaan UPS.
Alex adalah satu dari dua pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS pada 2014. Satu PPK lainnya adalah Iip Saifuddin, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Adapun sekolah yang dianggarkan untuk mendapatkan UPS berjumlah 49 sekolah, yang berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Polda Metro Jaya tidak akan memanggil semua kepala sekolah dari 49 sekolah itu, tetapi hanya beberapa di antaranya sebagai sampel.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan data pengadaan perangkat UPS atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar per unit. Basuki mencurigai bahwa perusahaan-perusahaan pemenang tender ini merupakan pihak yang sama.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment