Jakarta, Indonesia (News Today) - Suasana ruang rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memanas selama rapat kerja antara Komisi III dengan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/2/2012). Hadir dalam pertemua itu Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.
Rapat kerja mengagendakan mendengar jawaban Amir atas permintaan Komisi III agar Kemenkum dan HAM mengkaji ulang kebijakan pembatasan pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat kepada terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika.
Sebelum rapat dimulai, para anggota Komisi III telah mendapat salinan yang berisi hal-hal yang akan dijelaskan Amir. Akibatnya, angggota Komisi III pun tahu jika kebijakan Kemenkum dan HAM tetap mempertahannkan pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat.
Meskipun Amir belum menjelaskan, beberapa anggota Komisi III pun meminta agar rapat dihentikan. Mereka di antaranya politisi PDI-P Trimedya Panjaitan, politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo, dan Nudirman Munir. Mereka menilai kebijakan itu melanggar peraturan perundang-undangan dan HAM.
Sontak para politisi Partai Demokrat di antaranya Ruhut Sitompul, Saan Mustofa, Edy Sitanggang, menolak permintaan itu. Mereka meminta agar Amir diberi kesempatan untuk menjelaskan kebijakannya, baru dikritisi bersama.
Dari ketiga politisi Partai Demokrat itu, tentu Ruhut yang paling menarik perhatian lantaran gaya bicaranya yang khas. Ruhut menyebut kebijakan itu untuk pencegahan dalam program pemberantasan korupsi.
"Rakyat miskin karena korupsi. Terserah kawan-kawan tolak (kebijakan Kemenkum dan HAM). Si Poltak (Pemilu) 2014 enggak capek lagi kampanye. Insya Allah kami akan menang. Rakyat di belakang kami memberantas dan membasmi korupsi," kata Ruhut berapi-api.
"Terserah, mau impeachment (pemakzulan), mau apa, terserah. Rakyat bersama kami," tambah Ruhut diakhiri dengan permintaan maaf untuk rekan-rekanya di Komisi III.
Mendengar pernyataan Ruhut, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III yang memimpin rapat, sambil tersenyum langsung menimpali, "Baik, terima kasih Pak Ruhut. Katakan tidak pada korupsi."
Para anggota Komisi III dan tamu termasuk wartawan langsung tertawa mendengar pernyataan pendek Aziz, politisi Partai Golkar. Pernyataan itu mengingatkan pada kampanye Partai Demokrat ketika Pemilu 2004 yang sering ditayangkan di sejumlah televisi.
Para kader muda Partai Demokrat di antaranya Anas Urbaningrum (kini menjabat Ketua Umum), Edhi Baskoro Yudhoyono (kini menjabat Sekretaris Jenderal), dan Angelina Sondakh (pernah menjabat Wakil Sekjen), berkampanye dengan slogan "Katakan Tidak Pada Korupsi".
Namun, sejumlah kader Demokrat malah terseret kasus korupsi. Dua kader Demokrat yang terakhir ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni M Nazaruddin dan Angelina, terkait kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Masih ada beberapa kader Demokrat lain yang juga disebut terlibat.
Apakah pernyataan Ruhut itu benar atau hanya klaim semata? Hasil Pemilu 2014 yang akan menjawab.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment