Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Banda Aceh (News Today) - Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, harus segera melakukan reformasi birokrasi. Pasalnya, kelambanan dan kekurangdisiplinan birokrasi selama ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan dalam Pemerintahan Aceh.
Hal tersebut setidaknya terlihat dari proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang selalu terlambat, serta masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang masih tidak patuh terhadap peraturan dan bolos jam dinas. Keterlambatan pengesahan anggaran tersebut mengganggu pendanaan pembangunan di Aceh. Hal tersebut, bahkan terjadi berturut-turut mulai tahun 2007 sampai 2012 ini.
Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, Isra Safril, Rabu (27/6/2012) mengungkapkan, mulurnya pengesahan APBA selama ini telah menjadi catatan hitam atas kegagalan perwujudan tata kelola pemerintahan di Aceh, terutama atas tata pengelolaan anggaran yang baik dan taat aturan.
"Sejarah kelam ini tidak boleh terulang kembali pada proses pengesahan APBA 2013. Proses keterlambatan selama ini tidak terlepas dari tingginya gesekan eksistensi budaya kolektif politik antara eksekutif dan l egislatif untuk kepentingan masing-masing, sehingga dampaknya berpengaruh pada pengesehan anggaran tepat waktu dan taat aturan," tutur Isra.
Selain itu, lanjut dia, selama ini masih sering ditemukan oknum PNS yang tidak taat terhadap peraturan jam kantor. Mereka keluar di luar urusan dinas saat jam kantor. Adapula yang pulang kantor pada siang hari saat jam kerja belum usai.
"Untuk itu, proses reformasi birokrasi menjadi harapan bagi seluruh rakyat Aceh di atas pundak gubernur dan wakil gubernur baru. Sehingga, proses jalannya tata kelola pemerintahan yang baik di jajaran Pemerintah Aceh akan berlangsung secara baik dan maksimal," papar Isra.
Terlebih, kata dia, reformasi birokrasi di jajaran pemerintah provinsi sudah menjadi salah satu misi pasangan tersebut saat pilkada, yaitu memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk menjaga perdamaian yang abadi.
"Hal tersebut harus diwujudkan, agar harapan rakyat Aceh terhadap pasangan baru itu tidak hanya sekedar euforia politik semata," katanya.
Gerak Aceh juga mendesak Gubernur Aceh menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang melanggar peraturan di jajaran Pemprov Aceh, terutama terhadap PNS yang melanggar jam dinas.
"Kami juga mendesak agar eksekutif dan legislatif bekerja sama mengedepankan etika politik yang baik dalam proses pembahasan dan pengesahan Rancangan APBA 2013, agar proses pembangunan dalam segala sektor baik fisik maupun ekonomi makin baik, serta menjadi garda terdepan untuk pembangunan Aceh," tuturnya.
Hal tersebut setidaknya terlihat dari proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang selalu terlambat, serta masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang masih tidak patuh terhadap peraturan dan bolos jam dinas. Keterlambatan pengesahan anggaran tersebut mengganggu pendanaan pembangunan di Aceh. Hal tersebut, bahkan terjadi berturut-turut mulai tahun 2007 sampai 2012 ini.
Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, Isra Safril, Rabu (27/6/2012) mengungkapkan, mulurnya pengesahan APBA selama ini telah menjadi catatan hitam atas kegagalan perwujudan tata kelola pemerintahan di Aceh, terutama atas tata pengelolaan anggaran yang baik dan taat aturan.
"Sejarah kelam ini tidak boleh terulang kembali pada proses pengesahan APBA 2013. Proses keterlambatan selama ini tidak terlepas dari tingginya gesekan eksistensi budaya kolektif politik antara eksekutif dan l egislatif untuk kepentingan masing-masing, sehingga dampaknya berpengaruh pada pengesehan anggaran tepat waktu dan taat aturan," tutur Isra.
Selain itu, lanjut dia, selama ini masih sering ditemukan oknum PNS yang tidak taat terhadap peraturan jam kantor. Mereka keluar di luar urusan dinas saat jam kantor. Adapula yang pulang kantor pada siang hari saat jam kerja belum usai.
"Untuk itu, proses reformasi birokrasi menjadi harapan bagi seluruh rakyat Aceh di atas pundak gubernur dan wakil gubernur baru. Sehingga, proses jalannya tata kelola pemerintahan yang baik di jajaran Pemerintah Aceh akan berlangsung secara baik dan maksimal," papar Isra.
Terlebih, kata dia, reformasi birokrasi di jajaran pemerintah provinsi sudah menjadi salah satu misi pasangan tersebut saat pilkada, yaitu memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk menjaga perdamaian yang abadi.
"Hal tersebut harus diwujudkan, agar harapan rakyat Aceh terhadap pasangan baru itu tidak hanya sekedar euforia politik semata," katanya.
Gerak Aceh juga mendesak Gubernur Aceh menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang melanggar peraturan di jajaran Pemprov Aceh, terutama terhadap PNS yang melanggar jam dinas.
"Kami juga mendesak agar eksekutif dan legislatif bekerja sama mengedepankan etika politik yang baik dalam proses pembahasan dan pengesahan Rancangan APBA 2013, agar proses pembangunan dalam segala sektor baik fisik maupun ekonomi makin baik, serta menjadi garda terdepan untuk pembangunan Aceh," tuturnya.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment