Jakarta,Indonesia (News Today) - Menteri Keuangan Agus Martowardjojo memilih tak berkomentar atas rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle atau perombakan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II.Menkeu merupakan salah satu dari enam menteri yang dikabarkan akan diganti. "Saya itu hanya mau bekerja. Jadi sudahlah, kamu jangan nanya itu," kata Agus, yang juga mantan direktur utama Bank Mandiri, kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/9/2011).
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, tak berkomentar ketika ditanya apakah dirinya siap jika menteri yang berasal dari PAN di-reshuffle.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, yang juga politisi PAN, adalah salah satu menteri yang pernah menerima rapor merah sebanyak dua kali dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan, Presiden akan melakukan reshuffle dalam waktu dua hingga tiga minggu. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, ada empat hingga enam pos kementerian yang menterinya bakal diganti.
Yakni Kementerian BUMN, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perumahan Rakyat, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, dan Keuangan. Selain mengganti menteri, Presiden Yudhoyono juga akan memindahkan beberapa menteri ke posisi kementerian lainnya.
Sedangkan menteri lamanya, ada yang diganti dan ada yang digeser. "Pos kementerian dan nama-nama calon sekarang itu masih digodog Presiden," kata sumber itu lagi, tak mau merinci.
Menurut sumber itu, pergantian posisi menteri dilakukan karena kinerja yang dinilai belum otpimal selama hampir dua tahun pemerintahan.
"Akan tetapi, ada juga yang kurang tepat di posisi yang sekarang. Oleh karena itu, dipertimbangkan akan dipindah," tambah sumber itu lagi.
Pos kementerian yang kemungkinan akan digeser di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment