Jakarta (News Today) - Penyelidikan pengadaanuninterruptible power supply (UPS) atau penambah daya bebas gangguan di 25 sekolah menengah atas di Jakarta Barat terus berlanjut. Usai dimintai keterangan oleh Inspektorat DKI Jakarta pada Rabu (4/3/2015) kemarin, kini seluruh kepala sekolah yang sekolahnya mendapat jatah UPS dipanggil Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (6/3/2015).
Salah satu kepala sekolah yang dipanggil adalah Cedarkuine, Kepala Sekolah SMAN 16 Jakarta. Cedarkuine tak mengelak bahwa hari ini dirinya dipanggil pihak BPKP. Ia mengaku diundang BPKP untuk memberi keterangan terkait pengadaan UPS di sekolahnya.
"Rabu kemarin dipanggil sama pak Gubernur, Jumatnya dipanggil sama BPKP untuk kasih keterangan," kata Cedarkuine saat dihubungi Kompas.com.
Selain Cedarkuine, Kepala Sekolah yang turut dipanggil yakni Saryono, Kepala Sekolah SMAN 112 Jakarta. Saat Kompas.com hendak mendatangai Saryono di SMAN 112, salah satu guru mengatakan Saryono tidak sedang di tempat.
"Pak kepala sekolahnya sedang tidak ada. Belum balik, lagi diperiksa di BPKP dari pagi," ujar salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya, Jumat (6/3/2015).
Melalui pesan singkat, Saryono membenarkan ia dan kepala sekolah di Jakarta Barat yang menerima UPS sedang dimintai keterangan di BPKP. Namun, baik Saryono dan Cedarkuine belum mau memberikan komentar lebih jauh terkait pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit pada 2014. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.
Basuki juga menduga ada dana siluman dalam RAPBD 2015. Dia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemprov DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lain, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman pada RAPBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment