Petugas tengah membersihkan kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Jakarta, Indonesia (News Today) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (29/8/2012), menginjak usia ke-67. Namun, ulang tahun DPR kali ini diselimuti berbagai sorotan miring akibat ulah oknum anggota Dewan yang tak menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
DPR tak berhenti disorot kasus korupsi. Setidaknya, dalam setahun terakhir, empat politisi terjerat kasus dugaan korupsi. Mereka yakni Wa Ode Nurhayati (Fraksi Partai Amanat Nasional), Angelina Sondakh (F-Partai Demokrat), Emir Moeis (F-PDI Perjuangan), dan Zulkarnaen Djabar (F-Partai Golkar).
Tak hanya itu. Dalam persidangan, banyak politisi dari berbagai fraksi disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memiliki cukup bukti untuk menjerat mereka. Beberapa dari mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri.
Selain kasus korupsi, DPR juga disorot buruknya fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang. Dari 64 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2012 , hanya 13 UU yang disahkan Dewan. Namun, uang miliaran rupiah sudah dikeluarkan untuk membiayai rombongan anggota Dewan di setiap kunjungan kerja ke luar negeri dengan alasan pembahasan UU.
Ulah anggota Dewan lainnya yang terus berulang, yakni malas hadir dalam rapat paripurna. Bangku-bangku kosong jamak terlihat dalam setiap rapat. Tak sedikit anggota Dewan yang berbuat curang dengan hanya menandatangani presensi, namun tak mengikuti rapat. Ada pula yang meminta staf ahli atau asisten pribadi untuk menandatangani presensi.
Akibat penyakit malas itu, tak jarang rapat harus molor lantaran menunggu korum. Kalaupun hadir, adapula yang tidur. Pemasangan sistem presensi dengan finger print di sekitar ruang paripurna terus tertunda. Terakhir, sistem itu dijanjikan akan terpasang akhir 2012 .
"DPR mendapat kado hitam pahit," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu.
Uchok menyebut hitam lantaran DPR kerap menuntup-nutupi penyimpangan. Dia memberi contoh pembangunan ruang Badan Anggaran atau Banggar yang awalnya menghabiskan dana hingga Rp 20 miliar. Setelah terungkap dan dikritik, biaya dipangkas menjadi Rp 11,4 miliar. "Oleh DPR penyimpangan itu selalu digelap-gelapin," kata dia.
"Sedangkan pahit lantaran selama ini wakil rakyat itu tidak membela kepentingaan rakyat. Lihat saja, pembangunan gedung baru DPR dulu dan jalan-jalan ke luar negeri. DPR begitu ngotot mempertahanakannya, dan memperjuangkan demi kepentingan DPR saja," pungkas Uchok.
DPR tak berhenti disorot kasus korupsi. Setidaknya, dalam setahun terakhir, empat politisi terjerat kasus dugaan korupsi. Mereka yakni Wa Ode Nurhayati (Fraksi Partai Amanat Nasional), Angelina Sondakh (F-Partai Demokrat), Emir Moeis (F-PDI Perjuangan), dan Zulkarnaen Djabar (F-Partai Golkar).
Tak hanya itu. Dalam persidangan, banyak politisi dari berbagai fraksi disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memiliki cukup bukti untuk menjerat mereka. Beberapa dari mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri.
Selain kasus korupsi, DPR juga disorot buruknya fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang. Dari 64 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2012 , hanya 13 UU yang disahkan Dewan. Namun, uang miliaran rupiah sudah dikeluarkan untuk membiayai rombongan anggota Dewan di setiap kunjungan kerja ke luar negeri dengan alasan pembahasan UU.
Ulah anggota Dewan lainnya yang terus berulang, yakni malas hadir dalam rapat paripurna. Bangku-bangku kosong jamak terlihat dalam setiap rapat. Tak sedikit anggota Dewan yang berbuat curang dengan hanya menandatangani presensi, namun tak mengikuti rapat. Ada pula yang meminta staf ahli atau asisten pribadi untuk menandatangani presensi.
Akibat penyakit malas itu, tak jarang rapat harus molor lantaran menunggu korum. Kalaupun hadir, adapula yang tidur. Pemasangan sistem presensi dengan finger print di sekitar ruang paripurna terus tertunda. Terakhir, sistem itu dijanjikan akan terpasang akhir 2012 .
"DPR mendapat kado hitam pahit," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu.
Uchok menyebut hitam lantaran DPR kerap menuntup-nutupi penyimpangan. Dia memberi contoh pembangunan ruang Badan Anggaran atau Banggar yang awalnya menghabiskan dana hingga Rp 20 miliar. Setelah terungkap dan dikritik, biaya dipangkas menjadi Rp 11,4 miliar. "Oleh DPR penyimpangan itu selalu digelap-gelapin," kata dia.
"Sedangkan pahit lantaran selama ini wakil rakyat itu tidak membela kepentingaan rakyat. Lihat saja, pembangunan gedung baru DPR dulu dan jalan-jalan ke luar negeri. DPR begitu ngotot mempertahanakannya, dan memperjuangkan demi kepentingan DPR saja," pungkas Uchok.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment