Pekerja mengecat ulang papan nama Badan Pengawas Pemilu di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (18/6/2012). Seiring dengan telah diluncurkannya tahapan pemilu 2014 oleh KPU pada awal bulan ini, Bawaslu mulai memantau jalannya setiap tahapan tersebut. Jakarta, Indonesia (News Today) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilihan umum dapat dicegah. Hal itu disampaikan Presiden ketika menerima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/7/2012).
Kepada Bawaslu, Presiden meminta agar mengedepankan upaya pencegahan daripada upaya penindakan. "Pasalnya, energi yang dibutuhkan ketika menindak suatu pelanggaran pemilu lebih besar daripada mencegah," kata Ketua Bawaslu Muhammad kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendukung niat Bawaslu untuk membentuk Bawaslu di tingkat provinsi. Kebijakan pembentukan Bawaslu tingkat provinsi ini sebagai antisipasi mulainya tahapan pemilu legislatif yang berlangsung sejak Agustus 2012. Di samping itu, Bawaslu juga menyampaikan niatnya untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 26 daerah.
Terkait niat ini, Bawaslu meminta Presiden agar memberikan imbauan kepada kepala-kepala daerah untuk mendukung rencana itu. "Tanpa dukungan pemerintah daerah, khususnya gubernur, ini bisa terhambat karena terkait penyediaan personel, sarana, dan prasarana," kata Muhammad.
Pada pembicaraan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Presiden sempat menjanjikan sebuah peraturan presiden yang memungkinkan agar struktur Bawaslu dimekarkan. Perpres ini akan menjelaskan bahwa Bawaslu adalah institusi yang dipimpin seorang sekretaris jenderal dan terdiri dari beberapa biro. Usulan ini telah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Mudah-mudahan hari ini beliau (Presiden) berkenan menandatangani perpres tersebut. Kalau perpres siap, struktur baru Bawaslu akan segera dibentuk," kata Muhammad.
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan membantu Bawaslu memberikan imbauan agar kepala-kepala daerah membantu pembentukan panwaslu di 26 daerah baru. "Imbauan melalui surat edaran. Nanti saya juga akan kirimkan pejabat Kemdagri untuk menindaklanjutinya. Apa yang dibutuhkan (Bawaslu), kita dukung," kata Gamawan.
Di samping itu, Mendagri mengatakan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan anggota Bawaslu. Saat ini, Gamawan sedang dalam pembahasan kesejahteraan anggota Bawaslu dengan beberapa menteri lainnya.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment