Jakarta, Indonesia (News Today) - Komisi I DPR menilai pengawasan laut dan pantai di Indonesia tergolong lemah. Kondisin ini menimbulkan maraknya pencurian, penyelundupan, sekaligus pelarian buron lewat jalur tikus."Sistem pengawasan laut dan pantai kita memang parah. Indonesia sesungguhnya negara yang kaya , termasuk potensi kemaritimannya. Karena kekayaan itu tak dijaga dengan baik, menimbulkan maraknya illegal fishing, illegal mining, illegal logging bahkan penyelundupan manusia, termasuk dengan mudahnya Neneng bebas masuk melalui jalan tikus," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/6/2012).
Jalur-jalur yang tidak terpantau juga jadi penyebab penyelundupan manusia. Termasuk para TKI ilegal yang lalu lalang menuju kawasan Asia Tenggara.
"Dengan garis pantai lebih dari 81.000 KM dan luas laut 3,1 juta Km persegi, memang memerlukan tata kelola kemaritiman yang baik," paparnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kesemerawutan terjadi karena ke-13 lembaga itu memiliki tupoksi yang kadang-kadang tumpang tindih satu sama lainnya. Sehingga kontrol di lapangan menjadi kabur. Ditambah ego sektoral dari masing-masing lembaga menambah lagi susahnya kordinasi.
"Saatnya sekarang dibentuk Indonesian Coast Guard yang cocok untuk kebutuhan pengamanan dan pertahanan Indonesia dalam penegakan hukum dan menjaga kedaulan NKRI," tandasnya.
Source : Detik
0 komentar:
Post a Comment