Tugas Kami Mengawasi Pengeluaran Pemerintah

Rombongan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tengah berbincang dengan anggota Public Accounts Committee Parlemen Kerajaan Inggris di Gedung Parlemen Kerajaan Inggris, Rabu (16/5/2012), London, Inggris. Dari kiri ke kanan: Nur Yasin, Eva Kusuma Sundari, Soemarjati Arjoso, Nick Smith, Philip Aylet, Komaruddin Sjam, Yahya Secawirya, dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Hasan Bisri.

(News Today) - London. Rabu, 16 Mei 2012. Suhu udara di bulan Mei masih terasa dingin. Prakiraan cuaca yang dilansir saluran televisi publik BBC menunjukkan suhu udara di kota itu berada pada kisaran 4 derajat Celsius. Dingin yang menggigit kulit bagi mereka yang terbiasa hidup di negeri tropis.

Namun, suasana di ruangan 15 Majelis Rendah gedung parlemen Inggris, Palace of Westminster, hari itu tidak sedingin suhu bulan Mei. Ruangan seluas kurang lebih 10 kali 20 meter itu terasa “panas” dan sesak oleh sekitar tiga puluh orang di dalamnya.

Sebanyak 14 orang anggota Public Account Committee (PAC ) Majelis Rendah Kerajaan Inggris duduk di belakang meja yang tersusun dalam formasi “U”. Sementara, di sisi seberangnya, duduk Sir Bob Kerslake, Permanent Secretary Departemen of Communities and Local Government dan Sir Martin Donnely, Permanent Secretary Departement for Business, Inovation and Skills. Prof. Steven Broomhead dari Liverpool Hope University hadir pula di ruangan itu sebagai saksi.

Anggota PAC tengah melakukan klarifikasi terhadap ketiganya mengenai pengelolaan keuangan dalam bidang Regional Growth Fund. Di belakang dua pejabat pemerintah itu, duduk berdesakan dalam baris kursi yang sempit sejumlah staf kementerian terkait.

Rapat di sore hari itu terasa seperti sebuah “pengadilan”. Ketua PAC Rt. Hon. Margaret Hodge MP dari Partai Buruh mencecar dua pejabat tersebut dengan suara lantang seputar urusan penggunaan anggaran. Tidak hanya Hodge yang bersuara lantang. Sejumlah anggota PAC juga melontarkan pertanyaan dengan tatapan mata tajam.

Kedua pejabat pemerintah itu berulangkali membolak-balik dokumen di meja mereka dan meminta pendapat pada sejumlah staff yang duduk di belakang mereka. Kadang suasana ruangan terasa hening, menanti jawaban Kerslake dan Donnely. Entah kenapa, suara keduanya tidak selantang suara para anggota parlemen.

Sore itu semua orang di dalam ruangan bermimik serius. Rapat yang berlangsung sejak pukul 15.15 itu usai menjelang pukul 18.00. Usai rapat, setiap orang bergegas meninggalkan ruangan, seolah ada hal lain yang mereka kejar.

Begitulah suasana rapat PAC sore itu. Rapat berlangsung dalam ruangan yang sesak, untuk tidak mengatakannya sempit. Meja-meja yang ada di ruangan itu pun terlihat kecil, jauh lebih besar meja-meja di ruang rapat parlemen Indonesia. Lebarnya hanya dua jengkal tangan dengan panjang sekitar 1,5 meter. Satu meja untuk dua orang. Meja-meja itu terlihat begitu kecil di hadapan anggota parlemen yang mayoritas berbadan tinggi besar. Meja dan kursi di ruangan itu berwarna hijau, tanda warna bagi Majelis Rendah, yang membedakannya dengan Majelis Tinggi yang menggunakan warna merah.

Tidak ada snack di atas meja, hanya botol air mineral dan gelas. Meja pun terasa sesak oleh lembar-lembar kertas kerja. Kalau pun ada snack, entah ditaruh di mana bungkusan kardus yang biasanya selalu ada di meja-meja anggota parlemen Indonesia di Gedung Kompleks Parlemen pada setiap rapat.

Public Accounts Commitee

“Tugas kami mengawasi betul-betul pengeluaran pemerintah. Kami memiliki profil yang tinggi karena kami memeriksa hal-hal yang sensitif dan berhubungan dengan pejabat paling senior di pemerintahan,” ujar Nick Smith, anggota PAC dari Partai Buruh dalam dialog dengan delegasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) usai rapat berlangsung.

Delegasi Indonesia dan rombongan berkesempatan mengikuti jalannya rapat resmi PAC di atas. Dialog berlangsung di ruangan yang sama. Nick ditemani Philip Aylett, pegawai sekretariat PAC. Rombongan BAKN terdiri dari Ketua BAKN Soemarjati Arjoso (F-Partai Gerindra), Anggota BAKN Yahya Secawirya (F-Partai Demokrat), Komaruddin Sjam (F-Partai Golkar), Eva Sundari (F-PDIP), dan Nur Yasin (F-PKB). Ikut juga dalam rombongan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Juga tidak ada snack dalam pertemuan kali ini. Hanya ada beberapa botol air mineral dan gelas. Jika ingin minum, silakan tuang sendiri.

Delegasi BAKN parlemen Indonesia berkunjung ke Inggris 16-18 Mei atas undangan Parlemen Inggris dan difasilitasi oleh USAID untuk mempelajari sistem kerja pengawasan anggaran di pemerintahan perlementer Kerajaan Inggris. Di sana, selain bertemu dan berdialog dengan anggota PAC serta melihat cara kerja PAC, rombongan juga antara lain bertandang ke kantor Office Budget Respobsility (OBR) dan National Audit Office (NAO).

PAC adalah komisi dalam Majelis Rendah Kerajaan Inggris yang bertugas mengawasi penggunaan uang negara yang telah ditetapkan dan disetujui parlemen. Sebagaimana dijelaskan Smith, PAC tidak mengawasi pembentukan dan kinerja kebijakan pemerintah, tapi hanya berkonsentrasi pada pengawasan keuangan negara berdasarkan kriteria value for money (VFM) dan prinsip-prinsip ekonomi, efektivitas dan efisiensi.

Anggota PAC biasanya berjumlah 16 orang yang diangkat proporsional berdasarkan jumlah kursi di parlemen. Berdasarkan konvensi, Ketua PAC selalu dipegang oleh anggota yang berasal dari partai opisisi. Konvensi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fungsi PAC adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara oleh pemerintah yang merupakan partai pemenang pemilu.

“Ujung tombak” PAC di lapangan adalah NAO. Tugas NAO kurang lebih sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia yaitu melakukan audit atas penggunaan keuangan negara. NAO bertugas atas nama Parlemen Kerajaan Inggris. NAO melaporkan hasil pemeriksaannya kepada PAC yang selanjutnya melakukan kajian dari perspektif efektivitas.

Nah, peran utama PAC adalah menelaah laporan-laporan yang diserahkan NAO. Dalam rangka menindaklanjuti laporan NAO, PAC dapat meminta keterangan dari para sekretaris departemen atau petugas keuangan terkait guna mengumpulkan bukti-bukti lisan dan tertulis. Selain mengundang pejabat terkait, PAC juga dapat mengundang saksi-saksi yang dianggap relevan yang dapat megklarifikasi penggunaan anggaran.

“Berdasarkan laporan NAO kita melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi penggunaan angaran berdasarkan value for money. Kita kritis, tapi konstruktif. Kami mengawasi seluruh anggaran pemerintahan. Kalau perlu kami mengambil posisi berlawanan,” jelas Smith.

PAC terkesan sangat berwibawa. Pemeriksaan berlangsung terbuka dan media diperkenankan meliput. Secara berkala mereka menerbitkan laporan dan dipublikasikan di media. Seluruh laporan hasil kerja dan aktivitas PAC dapat diakses di situs resmi parlemen Kerajaan Inggris.

Philip Aylet menjelaskan, setiap pejabat publik yang diundang PAC harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ada semacam konsekuensi moral, jika para pejabat itu tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan atas pengelolaan anggaran kondite mereka bisa buruk di hadapan parlemen.

“Sebelum maju ke sini, para pejabat publik selalu mempersiapkan diri dulu degan staf mereka. Kalau pejabat senior nampak tidak berfungsi dengan baik dan mereka dapat nama jelek karena tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang mereka kelola di hadapan kami itu merugikan posisi dan karir mereka ke depan, bahkan mereka bisa kehilangan posisi mereka,” terang Philip.

Source : kompas

Posted in: