ilustrasiJakarta, Indonesia (News Today) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyayangkan pergerakan ekonomi nasional yang kini masih lambat karena adanya sejumlah masalah, seperti birokrasi yang panjang. Padahal, Indonesia sebentar lagi akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
"Sudah hampir 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, keluhan dunia usaha masih disitu-situ saja dari tahun ke tahun, penyelesain lambat, sehingga berdampak kepada ekonomi nasional," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (21/5/2012).
Ia mencatat sejumlah masalah masih menghantui perekonomian nasional seperti seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, hingga suku bunga yang tinggi.
Lebih khusus ia melihat adanya egoisme kementerian dalam menerbitkan berbagai Peraturan Menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. "Banyaknya Permen yang dikeluarkan Pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional," sambung dia.
Menurut dia, para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh Pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Padahal Kadin adalah mitra kerja Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987. "Terkadang Pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha. Hal ini perlu mendapat perhatian pada pemerintahan ini yang sisa tiga tahun lagi," kata Natsir.
Kadin berharap kementerian tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, khususnya Permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. "Jangan sampai Peraturan Menteri lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri kita saat ini. Nanti kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk," pungkas dia.
"Sudah hampir 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, keluhan dunia usaha masih disitu-situ saja dari tahun ke tahun, penyelesain lambat, sehingga berdampak kepada ekonomi nasional," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (21/5/2012).
Ia mencatat sejumlah masalah masih menghantui perekonomian nasional seperti seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, hingga suku bunga yang tinggi.
Lebih khusus ia melihat adanya egoisme kementerian dalam menerbitkan berbagai Peraturan Menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. "Banyaknya Permen yang dikeluarkan Pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional," sambung dia.
Menurut dia, para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh Pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Padahal Kadin adalah mitra kerja Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987. "Terkadang Pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha. Hal ini perlu mendapat perhatian pada pemerintahan ini yang sisa tiga tahun lagi," kata Natsir.
Kadin berharap kementerian tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, khususnya Permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. "Jangan sampai Peraturan Menteri lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri kita saat ini. Nanti kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk," pungkas dia.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment