Tak Ada Lagi Pantun Tifatul untuk Koalisi

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Oktober lalu. Rapat kerja yang juga dihadiri Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan perwakilan sejumlah operator telepon seluler itu membahas maraknya kasus penyedotan pulsa yang merugikan konsumen.

Jakarta, Indonesia (News Today) - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring tak mau banyak komentar mengenai isu telah dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah seperti yang diisyaratkan Syarief Hasan, Sekretaris Setgab malam tadi, Selasa (3/4/2012).

Ia pun tak lagi menanggapi isu koalisi itu dengan pantun seperti biasanya. Menurutnya, masalah koalisi ditanyakan pada DPP PKS.

PKS diwacanakan akan dikeluarkan dari koalisi karena tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak.

"Kalau mau detail tanya ke Pak Syarief Hasan saja. Kalau tanya penyikapan struktur DPP PKS. Tanya ke DPP-nya langsung. Saya baru juga mendengar berita ini. Seperti apa dalamnya, saya kurang tahu," ujar Tifatul di Jakarta, Rabu (4/3/2012).

Menanggapi berbagai saran dan imbauan dari sejumlah politisi Demokrat yang meminta ia agar PKS mengundurkan diri koalisi, Tifatul hanya tertawa.

Ia anggap itu sebagai saran yang disimpan PKS. Sementara keputusan keluar koalisi kata dia, diserahkan pada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sarannya ditampung. Soal itu silakan tanya Presiden PKSnya," kata dia.

Ia pun tampaknya tak mau ambil pusing rapat Setgab malam tadi yang tidak mengundang PKS. Sejumlah kalangan menilai bahwa itu sebagai salah satu indikasi PKS didepak dari koalisi.

Namun, tidak dengan Tifatul.

"Kalau enggak diundang, ya jangan datang. Anda tahu enggak arti tamu tak diundang. Itu hubungannya dengan struktur bukan dengan saya. Kalau saya diundang, saya datang," katanya sambil tertawa.

Seperti yang diketahui, Selasa malam, Sekretaris Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah Syarief Hasan menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera tak lagi menjadi anggota koalisi.

PKS dinilai melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan seluruh anggota koalisi.

"Anggota Setgab saat ini lima partai," kata Syarief kepada para wartawan seusai mengikuti rapat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa (3/4/2012) malam.

Rapat yang dipimpin SBY ini dihadiri Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie, dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Presiden PKS Luthfi Hasan tak hadir pada pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam.

Source : kompas

Posted in: