Pramono Anung Jakarta, Indonesia (News Today) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengaku mendukung jika rakyat mengumpulkan dana untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi senilai Rp 166 miliar. Rencana pengumpulan dana itu akan dilakukan lantaran Komisi III DPR tak juga menyetujui anggaran untuk gedung baru.
"Saya pribadi tidak keberatan berpartisipasi untuk menyumbang gedung itu," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2012).
Meski demikian, Pramono menilai masalah gedung baru KPK masih bisa diselesaikan dengan Komisi III. Pimpinan Dewan, kata dia, siap memfasilitasi pertemuan keduanya untuk membahas masalah itu jika tidak juga ada titik temu.
"Bisa diselesaikan karena kewenangan ada di Komisi III dan tugas pimpinan kan memfasilitas pertemuan. Jadi tidak perlu ngotot-ngototan," kata Pramono.
Seperti diberitakan, pimpinan KPK menyebut gedung yang saat ini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tak lagi memadai untuk menampung seluruh pegawai KPK sekitar 730 orang. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang. Sisanya, mereka terpaksa berkantor di dua gedung lain. Padahal, kapasitas gedung itu hanya untuk 350 orang.
Apalagi, KPK berencana menambah pegawai untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama DPR, dalam pemberantasan korupsi. Idealnya, pegawai KPK sekitar 1.200. Pihak KPK membandingkan dengan jumlah pegawai KPK di Malaysia yang mencapai 5.000 orang dan Hongkong mencapai 3.600 orang.
Belum lagi kondisi gedung yang sudah berumur 31 tahun. Menurut penjelasan konsultan, umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu berbahaya untuk 2-3 tahun kedepan.
Lantaran para politisi di Komisi III hanya selalu mengaku mendukung gedung baru, namun tanpa ada realisasi, KPK berencana akan meminta bantuan rakyat untuk membiayai gedung baru. Rencana itu akan direalisasikan jika tetap tidak ada kepastian dari Komisi III.
"Kalau melihat proses seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi KPK mencari gedung baru atau meminta bantuan masyarakat untuk mengumpulkan uang buat bangun gedung karena ini penting," kata Bambang Widjojanto, pimpinan KPK beberapa waktu lalu.
"Saya pribadi tidak keberatan berpartisipasi untuk menyumbang gedung itu," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2012).
Meski demikian, Pramono menilai masalah gedung baru KPK masih bisa diselesaikan dengan Komisi III. Pimpinan Dewan, kata dia, siap memfasilitasi pertemuan keduanya untuk membahas masalah itu jika tidak juga ada titik temu.
"Bisa diselesaikan karena kewenangan ada di Komisi III dan tugas pimpinan kan memfasilitas pertemuan. Jadi tidak perlu ngotot-ngototan," kata Pramono.
Seperti diberitakan, pimpinan KPK menyebut gedung yang saat ini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tak lagi memadai untuk menampung seluruh pegawai KPK sekitar 730 orang. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang. Sisanya, mereka terpaksa berkantor di dua gedung lain. Padahal, kapasitas gedung itu hanya untuk 350 orang.
Apalagi, KPK berencana menambah pegawai untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama DPR, dalam pemberantasan korupsi. Idealnya, pegawai KPK sekitar 1.200. Pihak KPK membandingkan dengan jumlah pegawai KPK di Malaysia yang mencapai 5.000 orang dan Hongkong mencapai 3.600 orang.
Belum lagi kondisi gedung yang sudah berumur 31 tahun. Menurut penjelasan konsultan, umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu berbahaya untuk 2-3 tahun kedepan.
Lantaran para politisi di Komisi III hanya selalu mengaku mendukung gedung baru, namun tanpa ada realisasi, KPK berencana akan meminta bantuan rakyat untuk membiayai gedung baru. Rencana itu akan direalisasikan jika tetap tidak ada kepastian dari Komisi III.
"Kalau melihat proses seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi KPK mencari gedung baru atau meminta bantuan masyarakat untuk mengumpulkan uang buat bangun gedung karena ini penting," kata Bambang Widjojanto, pimpinan KPK beberapa waktu lalu.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment