Jakarta, Indonesia (News Today) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim bahwa pemerintahan yang dipimpinnya agresif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Presiden yang juga politisi Partai Demokrat ini mengatakan, dirinya telah menandatangani surat izin pemeriksaan terhadap 165 orang pejabat, mulai dari wali kota hingga menteri, terkait dugaan kasus hukum."Ini menunjukkan kita serius, agresif, dan kita ingin mengubah jalannya sejarah," kata Presiden pada acara silaturahim dengan jurnalis Istana Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).
Kendati demikian, Presiden menyadari bahwa membangun sebuah negara yang bebas dari korupsi membutuhkan waktu yang lama, serta tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak negara yang membutuhkan waktu belasan hingga puluhan tahun untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Kepala Negara menegaskan, pemberantasan korupsi tetap merupakan agenda dan tantangan. Dirinya menyadari bahwa pemerintahan yang dipimpinnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait agenda pemberantasan korupsi. Maka dari itu, Presiden merangkul berbagai kalangan, seperti lembaga swadaya masyarakat dan pers, untuk memberikan masukan di bidang pemberantasan korupsi.
Kolaborasi antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif. Pada kesempatan itu, Presiden juga menyerukan semua kepala daerah, mulai dari wali kota, bupati, hingga gubernur, untuk menjauhi tindak pidana korupsi.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment