Jakarta, Indonesia (News Today) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar enggan berkomentar mengenai wacana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. Patrialis sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu menteri yang akan diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."No comment kalau soal reshuffle," kata Patrialis tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut kepada wartawan, Senin (26/9/2011) di Jakarta.
Sebelumnya, staf pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, Abdul Aziz SR, mengatakan, jika benar-benar ingin menciptakan pemerintahan yang efektif, sudah seharusnya Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet. Menurut dia, reshuffle harus dilakukan terhadap sejumlah menteri yang kinerjanya dipandang jelek oleh masyarakat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.
Kementerian Hukum dan HAM mendapat rapor merah dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). Atas dasar penilaian itu, sebagian kalangan mendesak Presiden Yudhoyono mengganti sejumlah menteri, termasuk Patrialis, agar kinerja pemerintah lebih baik.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment