Yogyakarta, Indonesia (News Today) - Jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Kota Yogyakarta menilai Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sangat demokratis dan aspiratif terhadap segala macam kritik maupun masukan. Karena itu, mereka sepakat mendukung penetapan keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.”Beliau berdua sangat jauh dari kesan raja yang sulit dijangkau. Meski saya pribadi termasuk sebagai abdi dalem, dalam menjalankan tugas sebagai sekretaris daerah kerja sama kami tetap jalan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi DIY Tri Harjun Ismaji, Kamis (10/3/2011), saat berdialog dengan Komisi II DPR dan DPD dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta di Kepatihan, Yogyakarta.
Menurut Tri, Sultan maupun Paku Alam adalah sosok pemimpin yang mudah menerima kritikan dan masukan. Keduanya juga dipercaya sebagai pengayom masyarakat.
Tri mencontohkan, pascagempa bumi tahun 2006 kepemimpinan Sultan dan Paku Alam mampu menyelesaikan pembangunan sekitar 400.000 unit rumah korban gempa dalam waktu 2,5 tahun. Mereka juga sangat serius dalam membantu dan menyemangati masyarakat Yogyakarta pada saat erupsi Gunung Merapi, akhir tahun 2010.
”Berdasarkan persepsi kami, masyarakat Yogyakarta hingga saat ini tetap menghendaki Sultan dan Paku Alam menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,” tutur Tri.
Dalam kesempatan sama, Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, meskipun Sultan dipersepsikan sebagai raja Yogyakarta, hal itu tak menghalangi munculnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan. Secara fakta, beliau adalah raja, tapi aspirasi masyarakat Yogyakarta tetap tumbuh dan berkembang secara riil. ”Kami, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Sultan . Tak ada rasa ewuh pekewuh dalam konteks koordinasi kerja,” kata Haryadi.
Wakil Ketua DPRD DIY Tutik Masria Widya menambahkan, DPRD tak pernah merasa sungkan menyampaikan kritik dan saran kepada Sultan selaku gubernur. Demikian pula Sultan selalu menerima segala macam kritik yang disampaikan anggota Dewan.
”Di bawah kepemimpinan Sultan, selama ini kondisi DIY aman dan tentram. Akhir-akhir ini Yogyakarta agak bergejolak karena pemerintah pusat tak segera memberikan kepastian terkait keistimewaan Yogyakarta,” tuturnya.
Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengemukakan, Komisi II masih terus mengumpulkan data dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat Yogyakarta. Selain berdialog dengan Pemprov DIY dan Kota Yogyakarta, pada Kamis (10/3/2011) hingga Jumat (11/3/2011) Panitia Kerja RUU Keistimewaan Yogyakarta juga berdialog dengan akademisi Univesitas Gadjah Mada, kerabat Keraton Yogyakarta dan Pakualaman, pemerintah kabupaten/kota seluruh DIY, serta elemen masyarakat.
Hasil pertemuan ini, akan kami bawa dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta bersama DPD dan pemerintah. "Semua itu akan kami rumuskan dan kami tuangkan dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta," tambah Chairuman.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment