Jakarta (News Today) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi langsung semua unit pelayanan di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
"Selain membahas tata niaga daging sapi, tadi juga dibahas permintaan Pak Gubernur agar KPK bisa mengawasi langsung unit-unit pelayanan di Jakarta," kata Heru.
Unit pelayanan yang diawasi ialah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), BPKD, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLP) DKI, serta Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pajak di tiap kecamatan.
Untuk unit terakhir ini, Basuki menyebutkan banyaknya penyelewengan anggaran di sana. "Jadi, teman-teman tidak usah 'main-main' lagi ya (dengan anggaran). Seram nanti KPK turun tangkap tangan juga, itu saran saya," kata Heru.
Sementara itu, Basuki menambahkan, jajarannya bakal menempatkan KPK di Inspektorat DKI sehingga bisa langsung memantau semua kegiatan Pemprov DKI.
Selain KPK, Pemprov DKI juga bakal melibatkan Ombudsman untuk mencegah praktik korupsi. Basuki menargetkan, tahun 2015 mendatang, tidak ada transaksi tunai di atas nilai Rp 25 juta di lingkungan Pemprov DKI. "Semua transfer harus pakai e-money. Jadi, semua kami bisa monitor orang pakai uang ke mana saja dan bisa kelihatan gaya hidupnya bagaimana," ujar Basuki.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment