Kendaraan melaju di antara tiang beton proyek monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/6/2010). Jakarta, Indonesia (News Today) - Hingga kini tiang-tiang pancang monorel yang terletak di Jalan Asia Afrika, Jalan Gelora, dan Jalan HR Rasuna Said masih belum juga diurusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Proyek monorel diakui Pemprov masih dibahas di dengan pemerintah pusat apakah akan dilanjutkan atau tidak.
Demikian disampaikan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Sutanto Soehodo, Selasa (22/3/2011), usai diskusi "Problematika dan Solusi Efektif Mengatasi Kemacetan Jakarta", di Hotel Acacia, Jakarta.
"Monorel masih pembicaraan kita dengan pusat. Ini barang yang di inisiasi oleh pihak swasta, tentunya untuk melanjutinya harus hati-hati," ujar Sutanto. Ia pun mengakui biaya untuk pembangunan kembali monorel masih lebih besar daripada mengadakan busway.
Lalu, apakah proyek monorel ini seharusnya dihentikan? "Kami tidak berpikir harus, tapi harus bermanfaat untuk publik. Tapi bermanfaat buat publik bukan berarti membebani pemerintah. Kita harus fair," ucap Sutanto.
Ia pun enggan disalahkan proyek monorel kini mangkrak. Sutanto berargumen mangkraknya proyek monorel merupakan tanggung jawab swasta. "Sekali lagi ini bukan insiasinya pemda, itu swasta. Jadi tanggung jawab swasta sebagai inisiator," ujarnya.
Oleh karena itu, apabila ingin dilanjutkan, bantuan pemerintah memang wajib diadakan. Karena apabila hanya mengandalakan swasta, pasti akan berat merealisasikannya.
Ditambahkannya, Pemprov kini juga memiliki dana yang terbatas lantaran banyaknya program yang harus dijalankan. "Pembangunan infrastruktur publik seyogyanya tanggung jawab pemerintah. Saya bilang MRT enggak akan jalan kalau tidak ada dukungan pemerintah pusat," ungkapnya.
Bentuk dukungan pemerintah pusat, lanjut Sutanto, bisa dilakukan dengan pemberian dana hibah. "Hibah ini bukan tidak ada manfaatnya, memang tidak kembali secara cash tapi manfaatnya kalau ada kereta orang akhirnya semakin sedikit menggunakan mobil pribadi, semakin juga kecil penggunaan BBM. Makin kecil juga subsidi pemerintah terhadap BBM," ujar dosen Transportasi UI ini.
Sementara itu, wacana pemanfaatan tiang-tiang monorel sebagai jalur busway elevated, Sutanto menyatakan bahwa hal tersebut masih wacana. "Bisa saja bebannya menjadi lebih berat (kalau jadi busway)," ujarnya.
Pengamat transportasi ITB, Ofyar Z Tamin, mengungkapkan keheranannya akan kebijakan pembangunan monorel yang kini mangkrak. Ia mengatakan apabila sudah dalam tahap pembangunan berarti sudah dinyatakan layak secara fisik ataupun pendanaan.
"Saya heran, kalau bangun usaha, itu pasti mulai dari pra visibility studies sampai visibility studies. Layak atau tidak secara ekonomi dan finansial, di desain layak atau tidak. Kalau sudah dibangun berarti semua sistem itu terlewatkan, ini yang harus diperhatikan," tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI merencanakan dua jalur monorel. Jalur hijau (green line) sepanjang 14,3 kilometer akan melewati kawasan segitiga. Dengan rute Casablanca- Semanggi-Gelora Bung Karno-Gedung DPR/MPR-Karet Sudirman-Casablanca. Lalu, jalur biru (blue line) sepanjang 12,7 kilometer, rutenya Kampung Melayu-Tebet-Casablanca-Karet Sudirman-Cideng- Roxy.
Monorel dibangun untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Angkutan massal ini diperkirakan bisa mengangkut 270.000 orang per hari. Pencanangan tiang pertama monorel dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004. Proyek direncanakan menghabiskan biaya Rp 5,6 triliun, Rp 1,6 triliun berasal dari pemerintah. Sisanya ditutup dari lembaga keuangan. PT Jakarta Monorail ditunjuk untuk mengerjakan proyek ini.
Akan tetapi di tengah jalan, PT Jakarta Monorail tidak sanggup menyelesaikannya karena tidak ada investor yang masuk sehingga mangkrak. PT Jakarta Monorel pun menuntut Pemprov dengan nilai Rp 600 miliar.
Source : kompas
0 komentar:
Post a Comment