Bareskrim Polri Bantah Penangguhan Penahanan Penghina Jokowi Telah Disetujui

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Kamil Razak

(News Today) - Bareskrim Polri membantah jika penangguhan penahanan terhadap MA (24), pelaku penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, telah disetujui. Kepastian terkait permohonan penangguhan masih menunggu beberapa pertimbangan.

"Belum ada keputusan apa-apa, masih akan dipertimbangkan," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Kamil Razak, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (31/10/2014).

Kamil membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut penangguhan penahanan MA telah disetujui oleh pihak Bareskrim Polri. Padahal, saat ditemui di halaman Gedung Bareskrim, Jumat sore, Fadli menyebut kepastian pembebasan MA akan dilakukan pada Senin (3/11/2014).

"Ya kan belum, kita mesti pelajari dulu, disiapkan administrasinya. Yang belum disiapkan, soal kewajiban tersangka, apakah bersedia wajib lapor, dan dia tidak melarikan diri ke mana-mana," kata Kamil.

Menurut Kamil, pertimbangan penangguhan akan dilakukan apabila tersangka telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penangguhan boleh diajukan bagi tersangka, dengan syarat, tersangka menjamin tidak melarikan diri dan bersedia wajib lapor dua kali dalam seminggu. Selain itu, kata Kamil, setelah semua berkas administrasi telah dipenuhi, penyidik masih akan menentukan, apakah tersangka tersebut benar-benar dapat dipercaya.

Setelah disetujui penyidik, berkas tersangka kemudian akan dibawa kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Kemudian, sebelum benar-benar ditangguhkan, berkas tersangka akan dibawa ke Kepala Bareskrim untuk mendapat persetujuan.

Source : kompas

Read More

KPK Telah Beri Rekomendasi Terbaik, Keputusan Akhir di Tangan Presiden

Menteri-menteri anggota Kabinet Kerja berbincang sebelum melakukan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Jakarta (News Today) - Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan rekomendasi terbaik kepada Presiden Joko Widodo dalam menyaring calon menteri Kabinet Kerja. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah nama calon menteri Jokowi yang mendapat predikat rapor merah dan kuning dari KPK.

"Saya kira KPK sudah beri rekomendasi, tapi keputusan akhir di tangan presiden," kata Tantowi saat berbincang dengan Kompas.com di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Ia setuju apabila Jokowi enggan membuka siapa saja yang mendapat rapor merah dan kuning dari KPK. Menurut dia, hal tersebut menyangkut kredibilitas seseorang. Hanya saja, ia mengingatkan agar Jokowi harus konsisten apabila menggandeng lembaga seperti KPK. Jika memang ada calon menteri yang masuk kategori rapor itu, sebaiknya Jokowi tak memasukkannya ke dalam kabinet.

"Seharusnya presiden harus menjunjung tinggi konsistensi dalam memberdayakan lembaga yang diberi kepercayaan untuk memberi rekomendasi. Ini baru pertama kali juga dalam sejarah Indonesia," katanya.

Sebelumnya, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, menilai setidaknya ada tiga menteri yang tidak layak masuk ke kabinet. Mereka adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Jokowi menunjuk Susi, menurut saya, bukan alasan atau pertimbangan kapasitas dan kompetensi keahlian. Kemungkinan alasan nomor satu menunjuk Susi Pudjiastuti adalah alasan donatur pilpres," kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Mengenai Rini, kata Pangi, mantan Ketua Tim Transisi itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pangi mempertanyakan KPK yang tidak memasukkan Rini ke dalam rapor merah kabinet Jokowi.

"Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga sempat 'tercolek' kasus skandal Century. Kalau seperti ini komposisi Kabinet Kerja Jokowi, kita enggak bisa terlalu banyak berharap, walaupun ada beberapa nama menteri yang punya kapasitas juga," ujarnya.

Source : kompas

Read More

Sehelai Rambut Bisa Tunjukkan Seseorang Telah Meninggal

Ilustrasi

(News Today) - Anda yang hobi menonton serial kriminal pasti sering melihat tim forensik kepolisian menyimpulkan apakah pemilik sehelai rambut sudah meninggal atau belum dari adanya "invasi jamur" di rambut tersebut. 

Ada kepercayaan bahwa jamur hanya tinggal di rambut orang yang sudah meninggal. Tetapi menurut studi terbaru, jamur tersebut bisa terjadi jika seseorang melakukan kontak dengan tanah, misalnya di taman. 

"Pada kenyataannya, orang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup, meskipun di helaian rambutnya ada infeksi jamur. Tapi itu tidak berarti rambut tidak berguna dalam penyelidikan," kata pakar biologi forensik Silvana Tridico.

Ia menjelaskan, DNA memang sangat fantastis, tetapi rambut dapat mengungkap sebuah cerita. Bahkan, jika peneliti benar-benar ingin tahu apakah seseorang sudah mati, mereka harus memeriksa post-mortem banding, di mana bakteri muncul di akar rambut. 

"Hanya rambut yang mengalami proses perubahan secara tegas setelah kematian," katanya.

Mitos lain mengenai rambut yang ditemukan Tridica dalam penelitiannya adalah di era awal kehidupan bumi setiap makhluk memiliki rambut merah. Ini karena rambut sering terkena sinara matahari atau pigmen dari lingkungan seperti besi atau tannin sehingga lama kelamaan menjadi kemerahan.

Source : kompas

Read More