Tak Mengajukan, SMA 78 dan 16 Jakarta Mengaku Dipaksa Terima UPS

Jakarta (News Today) - Pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan di beberapa sekolah negeri Jakarta tengah menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, untuk mememuhi UPS di sekolah-sekolah tersebut menghabiskan anggaran APBD 2014 sebanyak Rp 330 miliar. 

Salah satu sekolah yang ikut mendapatkan UPS, yakni SMA 78 Jakarta Barat. Namun saat dikonfirmasi terkait pengadaan pasokan daya tersebut, pihak SMA Negeri 78 mengaku tak tahu apa-apa.[Baca: Hasil Penyelidikan Ahok, 49 Sekolah Terima UPS Anggaran "Siluman"]

Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Bidang Sarana dan Prasarana, Nur Isna Mulyati mengatakan tidak pernah mengajukan permohonan untuk pengadaan UPS. 

"Pihak sekolah tidak pernah meminta dan mengajukan pengadaan UPS ke Suku Dinas Pendidikan," kata Isna saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/2/2015). 

Isna menjelaskan, UPS datang pada November 2014 lalu. Kedatangan UPS pun tidak pernah diminta pihak sekolah. Pihak sekolah hanya menerima alat tersebut dan menganggapnya sebagai barang bantuan. 

Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Bidang Humas, Sumarna pun mengamini yang dikatakan Isna. Saat itu, kata Sumarna pihak sekolah dilarang bertanya terkait pengadaan UPS. 

"Kalau barang datang terima saja. Jangan banyak tanya. Kalau enggak mau kami kasih ke sekolah lain," kata Sumarna menirukan gaya bicara petugas yang datang membawa UPS. 

Selain SMA Negeri 78 Jakarta Barat, daftar sekolah yang ikut mendapatkan UPS yakni SMA Negeri 16 Jakarta Barat. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Jakarta Barat, Cedarkurnia tak menampik jika sekolah yang ia pimpin masuk dalam daftar penerimaan UPS. 

Cedarkurnia mengatakan pihak sekolah tidak pernah minta penambahan pasokan daya kepada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. "Tiba-tiba barang datang tanpa ada proses diskusi. Kami mikirnya UPS itu bantuan dari pemerintah, ya kami terima saja," kata Cedarkurnia.

Dalam pantauan Kompas.com pada kedua sekolah tersebut, masing-masing sekolah menerima dua set mesin UPS yang tiap setnya terdiri dari delapan kotak besi berwarna abua-abu. Tempat penyimpanan UPS pun harus diletakkan di ruangan yang cukup luas dan dingin. 

Sebelumnya, pengadaan UPS di SMA Negeri 78 Jakarta Barat disebut-sebut menghabiskan Rp 5.826.810.000 dan dimenangkan oleh PT Greace Solusindo. 

Sedangkan UPS SMA Negeri 16 Jakarta Barat menghabiskan Rp 5.831.034.000  dan ditangani PT Anugrah Mandiri Jaya.

Source : kompas

Read More

Kasudin Pendidikan Jakpus Kaget Disebut Ajukan Pengadaan Perangkat Sains Rp 3 M

Jakarta (News Today) - SMK Negeri 34 Jakarta Pusat dan SMK Negeri 39 Jakarta Pusat masuk dalam daftar sekolah yang mengajukan pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa dengan total anggaran Rp 3 miliar. 

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Mohamad Taufik Widrus membantah adanya pengajuan tersebut. Menurut Taufik tahun ini sekolah fokus pada rehabilitasi dan perawatan gedung. 

"Kita fokus pada 44 lokasi rehabilitasi gedung sekolah," ujarnya, Jumat (27/2/2015). 

Dia tidak merasa mengajukan anggaran untuk pengadaan perangkat sains bidang teknologi di kedua SMK tersebut. "Sempat kaget, dapat WhatsApp dari atasan untuk mengecek anggaran yang diajukan, tetapi tidak ada," ujarnya. 

Dia mengatakan tahun ini mengajukan anggaran sebesar Rp 61.578.797.775. "Semuanya untuk rehabilitasi gedung sekolah, ada 40 persen yang mengalami kerusakan berat dan sisanya kerusakan ringan," ujarnya. 

Selain kedua SMK tersebut, SDN Cempaka Putih masuk dalam daftar anggaran siluman yaitu pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher educationdengan total anggaran Rp 4,9 miliar, Taufik juga membantahnya. 

"Tidak ada pengajuan untuk itu, intinya fokus pada rehabilitasi gedung. Karena saat ini yang dirasa paling dibutuhkan ya itu," ujar dia. 

Saat ditanya mengenai pengadaan UPS di sekolah-sekolah kawasan Jakarta Pusat, Taufik mengaku tidak mengetahuinya. "Soal UPS saya tidak tahu, saya baru dilantik tanggal 2 Januari," kata dia. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan adanya penambahan dana untuk Sudin Pendidikan Jakarta Pusat. [Baca: Ini Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang Diungkap Ahok]

Penambahan Dana tersebut yaitu pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 dan 34 Jakarta sebesar Rp 3 miliiar serta pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Cempaka Putih sebesar Rp 4,9 miliar.

Source : kompas

Read More

Ahok: Dari Dulu di DKI Sudah Sering Ada Anggaran Siluman

Ketua KPK Abraham Samad, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Deputi Bidang Pengawasan BPKP Dadang Kurnia saat memberi keterangan kepada pers, di Balaikota, Kamis (6/11/2014).

Jakarta (News Today) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menargetkan pada tahun 2015 mendatang mampu memberantas kegiatan fiktif dengan anggaran siluman di dalam APBD DKI. 

Ahok kesal karena masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berani "bermain" dengan anggaran. 

"Kalau (pejabat) dipecat sudah kami lakukan. Di DKI dari dulu sudah sering terjadi temuan anggaran siluman seperti ini, diharapkan 2015 e-budgeting sudah berfungsi optimal dan tidak ada lagi kegiatan fiktif ini," kata Ahok, di Balaikota, Kamis (6/11/2014). 

Atas temuan anggaran siluman ini, Ahok menyerahkan kepada aparat hukum. Apakah anggaran siluman ini sudah berpotensi mengalami kerugian negara atau tidak. Menurut Ahok, SKPD masih melakukan perlawanan karena tidak mau menggunakan e-budgeting. 

Selain itu, lanjut dia, beberapa SKPD juga menolak menyerahkan lelang tender ke ULP (unit layanan pengadaan barang dan jasa) DKI dan e-catalog LKKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah). 

"Banyak juga tiba-tiba hibah bantuan sosial yang tidak ada pengajuan proposalnya kepada kami, tiba-tiba muncul di APBD. Tapi kalau sudah pakai e-budgeting, semua permasalahan ini bisa diselesaikan," kata Ahok. 

Sekedar informasi sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI menemukan banyaknya anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI dan Dinas Kesehatan DKI, baik pada APBD 2013 maupun tahun anggaran 2014. 

Total anggaran siluman yang ditemukan di Dinas PU DKI mencapai Rp 3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif. 

Kegiatan fiktif Dinas PU DKI pada APBD 2014 itu meningkat dari kegiatan fiktif yang juga ditemukan pada APBD 2013. Anggaran siluman Dinas PU DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 1,226 triliun dengan 128 kegiatan fiktif. 

Kemudian BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga menemukan anggaran siluman di Dinas Kesehatan DKI. Ada sekitar 34 kegiatan fiktif dengan jumlah anggaran siluman sebesar Rp 33,442 miliar. 

Anggaran siluman juga ditemukan di Dinas Kesehatan DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif.

Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto menjelaskan, agar hal ini tidak terulang kembali dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI tahun mendatang, ia menegaskan Pemprov DKI untuk segera mengoptimalkan penerapan e-budgeting. Sehingga, ia berharap keberadaan anggaran siluman dalam kegiatan fiktif itu segera dihilangkan. 

"Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi (korupsi). Meski (anggaran) sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini," kata Bonny.

Source : kompas

Read More