SBY Diminta Jamin Hak Pekerja Harian "Jurnal Nasional" yang Ditutup

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjenguk Presiden ke-3 RI BJ Habibie di RSPAD Gatot Subroto, Kamis (30/10/2014) sore

Jakarta (News Today) -  Para pekerja di surat kabar Jurnal Nasional meminta mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan solusi atas pemberhentian harian tersebut. Mereka meminta agar karyawan tidak menjadi korban pemutusan hubungan kerja.

Ketua Umum Dewan Pengurus Serikat Pekerja Jurnal Nasional (SP Jurnas) Friederich Batari mengatakan, karyawan PT Media Nusa Pradana (penerbit Jurnas) berharap agar SBY selaku penggagas dan pendiri harian Jurnal Nasional mengambil langkah-langkah penyelamatan media cetak tersebut. "Termasuk menjamin hak-hak karyawan atau wartawan," kata Friederich dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (31/10/2014).

Menurut Friederich, manajemen harian tersebut secara sepihak mengumumkan bahwa harian itu akan beralih sepenuhnya menjadi media online Jurnas.com mulai Sabtu (1/11/2014) besok. Dengan demikian, koran tersebut akan berhenti terbit mulai besok.

Ia menyatakan, Serikat Pekerja Jurnal Nasional telah mengupayakan pertemuan karyawan dan wartawan dengan Direktur PT Media Nusa Pradana Rommy Fibri. Namun, Rommy menyatakan bahwa keberlangsungan media cetak tersebut bergantung pada penyandang dana, yakni mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

"Hati saya berpihak kepada nasib karyawan. Tapi, saya kan tidak bisa berbuat banyak karena semuanya bergantung pada penyandang dana kita," kata Rommy seperti dikutip Friederich.

Dalam pertemuan tersebut, kata Friederich, Rommy menyatakan bahwa harian Jurnas akan berhenti operasi dan beralih ke media online Jurnas.com. Friederich menilai harian tersebut telah menjadi salah satu media massa yang selalu dibaca SBY saat menjabat Presiden RI.

Friederich meminta kepada Rommy agar karyawan tidak menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Serikat Pekerja Jurnal Nasional akan segera membentuk tim untuk mengaudit keuangan perusahaan PT Media Nusa Pradana.

"Pak Rommy menyatakan tidak akan menghalangi dan justru memfasilitasi SP Jurnas dalam melakukan audit," kata Friederich.

Source : kompas

Read More

Seminggu Lebih Tak Terlihat, SBY dan Ibu Ani "Selfie" di Sebuah Mal

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan Ani Yudhoyono selfie bersama salah satu pasangan yang tengah berkunjung di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2014).

(News Today) - Sembilan hari setelah meletakkan jabatannya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya kembali muncul ke hadapan publik. Kemunculan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu terpantau dari akun Instagram milik Ani Yudhoyono, "aniyudhoyono".

Di dalam akun tersebut, Ani memposting tiga buah foto. Ketiga foto itu menunjukkan lokasi yang sama yakni di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2014).

Foto pertama menggambarkan kegiatan SBY dan Ani yang tengah memomong cucu kedua mereka, Airlangga Satria Adhi Yudhoyono. Kedua orang itu terlihat berjalan dengan menggandeng Airlangga. Sementara Edhie Baskoro Yudhoyono, ayah Airlangga, terlihat berjalan di belakangnya.

SBY sendiri tampak mengenakan kemeja kotak-kotak warna hijau lengan pendek dengan celana panjang warna hitam. Di saku bajunya, SBY terlihat mengantongi sebuah pulpen berwarna emas. Sementara Ani terlihat mengenakan batik warna hijau muda lengan tigaperempat dengan celan panjang warna hitam.

Pemandangan unik, justru terlihat pada foto kedua. Di dalam foto itu SBY dan Ani terlihat berfoto selfie dengan sepasang pria dan wanita yang menjadi pengunjung pusat perbelanjaan itu. Baik SBY maupun Ani, keduanya terlihat tersenyum melayani permintaan warga untuk berfoto bersama.

Sedangkan di foto terakhir yang diunggah, seorang perempuan yang memegang sebuah kamera terlihat sedang mempertontonkan hasil rekaman kamera video kepada Airlangga. Saat direpro, aksi menggemaskan Airlangga itu rupanya telah disukai sebanyak 11.500 kali.

Source : kompas

Read More

Kata Ruhut, Mega Mesti "Sowan" ke SBY agar Jokowi Tak Kalah

Putri Soekarno, Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Boediono hadir dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soekarno dan Muhammad Hatta yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2012). Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tersebut dinilai berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan menggagas serta menciptakan landasan konsititusional Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Jakarta (News Today) - Di samping mempersiapkan pembentukan poros baru, Partai Demokrat juga masih ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk menghadapi pemilu presiden mendatang. Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan agar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membuka pintu untuk menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sudahlah Bu Mega, sowan sajalah ke Pak SBY karena Pak SBY itu pemegang kartu Joker. Dia king maker," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (6/5/2014).

Menurut dia, Partai Demokrat kini mempersiapkan Pramono Edhie Wibowo sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan ditawarkan ke partai lain. Salah satunya ke PDI-P untuk berduet bersama bakal capres PDI-P, Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau sekarang PDI-P tidak mau buka pintu dengan Demokrat, dia akan kalah karena koalisi sekarang berkumpul di kubu Prabowo. Jadi baik-baiklah Pak SBY dan Bu Mega ini," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Ruhut melanjutkan, Demokrat mengajukan nama Pramono kepada Jokowi lantaran mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu memiliki kedekatan dengan Megawati. Pada saat Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden dan akhirnya menjadi Presiden, adik ipar SBY itu menjadi ajudan Mega.

"Jadi chemistry sudah dapat. Kalau nggak buka pintu untuk Demokrat, memangnya PDI-P mau oposisi terus selama 15 tahun? Pak SBY sekarang sudah membuka pintu, tinggal menunggu Bu Mega saja," katanya.

SBY dalam wawancara yang diunggah ke situ YouTube mengungkapkan keinginannya berkomunikasi dengan Megawati. Dia berharap, komunikasi dengan Megawati bisa terjadi seperti halnya komunikasi yang ia lakukan dengan tokoh-tokoh partai politik lain.

"Saya ini ingin berkomunikasi dengan siapa pun, termasuk dengan Ibu Megawati sepanjang komunikasi itu berlangsung dengan baik, berangkat dari niat yang baik pula, dan semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terlebih ketika kita sedang memikirkan siapa pempimpin bangsa yang akan datang. Komunikasi seperti itu diperlukan," kata Presiden Yudhoyono.

Hingga saat ini, Jokowi didukung oleh Partai Nasdem dan PKB. Namun, belum diumumkan siapa bakal calon presiden yang akan mendampingi Jokowi.

Source : kompas

Read More

Jika Gagal Koalisi, SBY Siap Jadikan Demokrat Partai Oposisi

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri debat terakhir konvensi capres di Jakarta Pusat, Minggu (27/4/2014). Meskipun perolehan suara Partai Demokrat tidak cukup untuk mencalonkan presiden, debat konvensi yang diikuti oleh 11 orang kandidat ini tetap dilakukan.

Jakarta, (News Today) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberi respons pada spekulasi yang berkembang mengenai sikap politik partainya. Ia memastikan, Demokrat belum menentukan sikap berkoalisi dan mempertimbangkan menjadi oposisi apabila gagal menemukan partai yang memiliki kesamaan platform.

SBY menjelaskan, beberapa hari ini muncul perbincangan mengenai langkah politik yang akan diambil Demokrat setelah hasil hitung cepat pemilu legislatif diketahui. Dengan alasan untuk membendung spekulasi agar tidak semakin liar, SBY merasa perlu memberikan pernyataan.

"Kita sedang melakukan konsolidasi internal. Sekarang ini, Partai Demokrat belum menentukan akan berkoalisi dengan partai lain," kata SBY di Hotel Grand Sahid Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Ia mengatakan, saat ini Demokrat baru selesai melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan konvensi calon presiden. Selanjutnya, survei penentuan pemenang konvensi akan dilakukan dan internal Majelis Tinggi juga terlibat dalam pembahasannya. Merujuk pada aturan di internal Demokrat, Majelis Tinggi adalah organ yang memiliki kewenangan memutuskan calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Demokrat.

"Banyak spekulasi, diperkirakan Partai Demokrat akan berkoalisi dengan partai A, B, atau C. Itu semua belum," ujarnya.

SBY menyebutkan, Demokrat masih terbuka pada semua kemungkinan. Komunikasi politik juga terus dilakukan untuk memetakan peta koalisi dan mendapatkan keputusan yang tepat. SBY tidak ingin partainya menjadi partai oportunis yang berbondong-bondong mendukung capres atau partai tertentu tanpa alasan yang jelas. Ia memastikan bahwa Demokrat hanya akan berkoalisi dengan akal sehat, memilih tandem koalisi yang memiliki platform jelas, rasional, dan sejalan dengan misi yang diperjuangkan oleh partainya.

"Kami tak akan mendukung bila platformnya berbeda. Lebih baik kami di luar (pemerintahan), mandiri, berjuang dari sisi yang lain," ujarnya.

Source : kompas

Read More