Mendagri Sindir Gaya Hidup Mewah Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Jakarta (News Today) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyindir gaya hidup mewah yang dilakukan para kepala daerah. Sindiran itu dilontarkan Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/11/2014), di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Tjahjo menuturkan, gaya hidup mewah kepala daerah paling mudah dilihat dari mobil dinas yang digunakan. Ia mengaku akan menegur kepala daerah yang bekerja dengan menggunakan mobil mewah.

"Sesuai aturan, maksimal itu mobil 2.700 cc, kalau lebih akan kita tegur," kata Tjahjo.

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini melanjutkan, gaya hidup mewah ini kemudian memberikan dampak pada kedisiplinan kepala daerah. Tjahjo menyebutkan, banyak bupati atau wali kota yang tidak memenuhi undangan saat dipanggil oleh gubernur.

"Gubernur atau wali kota/bupati kalau masuk Jakarta juga jangan lewat VVIP-lah biar bisa cek kebersihan kamar kecilnya, bertemu dan berdialog dengan warga," ujarnya.

Untuk mengampanyekan gaya hidup sederhana, Tjahjo ingin memberikan contoh mulai dari mobil dinas yang dipakainya. Untuk bertugas sehari-hari, Tjahjo memilih menggunakan mobil pribadinya Toyota Innova.

Sementara itu, mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon yang disediakan untuk menteri hanya digunakan Tjahjo pada waktu-waktu tertentu.

Source : kompas

Read More

Kepala Bappenas Sebut Jokowi Tidak Akan Lanjutkan Proyek Jembatan Selat Sunda

Feri dari Pelabuhan Merak, Banten, mengangkut mobil memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung, beberapa waktu lalu.

Jakarta (News Today) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago menyiratkan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski begitu, dia yakin JSS masih bisa dibangun 10 atau 15 tahun nanti.

Andrinof menjelaskan, Presiden Joko Widodo tidak akan melanjutkan proyek yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu disebabkan sejumlah pertimbangan, seperti memperlebar ketimpangan serta menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

"Selat Sunda itu jalur penyeberangan terpadat. Kalau dimatikan dan tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas sebagai negara maritim. Sebaiknya dibenahi terminal penumpangnya, koridornya, kapalnya lebih manusiawi, dermaganya kalau kurang ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, 10 tahun, 15 tahun kemudian, silakan bikin JSS," kata dia kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jumat (31/10/2014) petang.

Andrinof juga yakin pemerintahan Jokowi-JK lebih berpikir untuk meluruskan arah pembangunan. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa megaproyek JSS justru paradoks dengan semangat pemerataan, sama seperti semangat pemerintah sebelumnya yang mewujudkan program MP3EI.

"Arah pembangunan kita luruskan. Kita membangun untuk manusia dan masyarakat. Dengan itu, saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan," tandas Andrinof.

Terlepas dari hal tersebut, Andrinof menengarai penyebab penyeberangan Selat Sunda sering macet adalah kapal-kapal yang digunakan sudah berusia tua. Selain itu, dermaga yang tersedia hanya sedikit.

"Taruh saja penyertaan modal negara di ASDP untuk beli kapal baru, baru kapal swasta ikut tambah banyak, biar lancar. Tapi, masalah dan solusi yang lebih rendah biayanya ini disembunyikan," ujar dia.

Source : kompas

Read More

Pekan Depan, Kepala Sekolah dan Tiga Guru TK JIS Diperiksa

Jakarta, (News Today) - Penyidik Polda Metro Metro Jaya memanggil Kepala Sekolah Jakarta International School (JIS), Timothy Carr, terkait kasus kejahatan seksual di sekolah berstandar internasional tersebut. 

"Akan diperiksa Kepala Sekolah JIS Timothy Carr," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Minggu (27/4/2014).

Selain memerika Timothy, penyidik Polda Metro juga akan memanggil tiga pengajar di taman kanak-kanak itu untuk diperiksa. Mereka rencananya akan dipanggil pada pekan depan. 

"Sekitar hari Rabu dan Kamis. Pemeriksaan tentang sistem (pendidikan) yang dibangun," ujar Rikwanto. 

Kasus kejahatan seksual ini juga membuat polisi telah memeriksa 28 orang pegawai JIS di rumah sakit Polri. Namun, pemeriksaan ke-28 pegawai JIS itu untuk mengetahui kemungkinan di antara mereka ada yang mengidap penyakit herpes, seperti yang terjangkit pada AK (6) korban kekerasan seksual tersebut.

Source : kompas

Read More