Bagikan "Kartu Sakti", Jokowi Kaget Petani Kakao Punya Banyak Anak

Presiden Joko Widodo bertemu dengan petani kakao di Desa Saletto, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014) siang.

Mamuju (News Today) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan tiga kartu perlindungan sosial, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014). Jokowi memanfaatkan kunjungannya di Desa Beru-beru dan Saletto untuk membagikan tiga kartu tersebut.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris terlebih dulu mengenalkan secara singkat ketiga program tersebut. Layaknya seremoni pada umumnya, Fahmi kemudian memanggil perwakilan para petani untuk menerima kartu tersebut.

Kartu diberikan kepada Jokowi untuk dilakukan penyerahan secara simbolik. Jokowi kemudian bertemu dengan Syamsuddin, petani kakao di Desa Saletto, yang memiliki lima orang anak.

"Wah amplopnya tebal, kartunya banyak ini. Anaknya berapa, pak?" tanya Jokowi.

Syamsuddin menjawab bahwa dia tidak melakukan keluarga berencana sehingga punya lima orang anak.

"Ini bapak keluarganya lima? Banyak banget pak," seloroh Jokowi yang kemudian disambut tawa para petani kakao lainnya.

Pembagian kartu tak hanya dilakukan kepada petani kakao di Saletto, tetapi juga petani padi di desa Beru-beru.

Seperti yang terjadi di Beru-beru, Jokowi juga masih disambut ratusan warga di Saletto. Warga rela berpanas-panasan berdiri di sepanjang jalan di desa tersebut.

Ketika Jokowi turun dari mobil, masyarakat langsung mengerumuninya. Pasukan pengamanan presiden (paspampres) tidak membatasi interaksi warga dan Jokowi.

Source : kompas

Read More

Kepada Jokowi, Petani Kakao Curhat Sulitnya Dapat Modal Usaha dari Bank

Presiden Joko Widodo saat berdiskusi dengan petani kakao di Desa Saletto, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014)

Jakarta (News Today) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para petani kakao di Desa Saletto, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014) siang. Kesempatan bertemu orang nomor satu negeri ini tak disia-siakan oleh para petani.

Meski harus berbicara dengan Jokowi sambil jongkok, mereka mengungkapkan kesulitan yang dialami petani kakao.

"Pak, mohon bantuannya kami kesulitan masalah bank untuk modal usaha kakao kami," ungkap Abdul Muis kepada Jokowi.

Jokowi sempat berdialog dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang ikut dalam aksi blusukan. Amran menjelaskan soal kondisi kakao dan potensi yang ada di desa tersebut apabila hasil produksi bisa ditingkatkan.

Jokowi langsung menyatakan akan memerintahkan kepada bank milik pemerintah untuk segera menjangkau petani kakao.

"Ada potensi besar di kakao, tapi ada hambatan masalah permodalan terutama di perbankan. Besok akan saya kumpulkan perbankan untuk segera masuk ke perkebunan kakao," kata Jokowi.

Dia menilai bantuan melalui perbankan merupakan nilai tambah yang baik bagi para petani. Namun, Jokowi mengingatkan agar setiap perkebunan kakao bisa disertifikasi.

"Agar kalau dipakai untuk ambil modal sebagai agunan, bisa digunakan. Saya akan perintahkan ke BPN atau Menteri Agraria untuk menyiapkan masalah sertifikat," ungkap Jokowi.

Selain berdialog dengan masyarakat, Jokowi juga melihat hasil kakao yang dihasilkan desa tersebut. Ratusan warga setempat tampak terus mengerumuni Jokowi yang datang bersama Ibu Negara Iriana.

Baik perempuan atau pun laki-laki, mereka nekat memanjat pohon kakao yang ada di perkebunan itu hingga akhirnya dimarahi oleh petugas keamanan.

Jokowi memutuskan berdialog dengan warga sambil jongkok lantaran membludaknya warga yang hadir dan terus berdesak-desakan. Seorang panitia terlihat pula digotong petugas menuju mushalla dengan kondisi lemas akibat kekurangan oksigen.

Source : kompas

Read More

Fraksi Pendukung Jokowi Rebutan Ruang Rapat dengan Staf Ahli Gerindra

Para politisi fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat tidak bisa masuk ruang rapat paripurna DPR

(News Today) - Anggota Komisi IX DPR versi Koalisi Indonesia Hebat berebut ruang rapat dengan staf ahli Fraksi Gerindra di DPR. Peristiwa langka ini terjadi pada Kamis (6/11/2014), di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta. 

Peristiwa bermula saat belasan anggota Komisi IX DPR versi Koalisi Indonesia Hebat ingin menggelar rapat di ruangan tersebut sekitar pukul 11.00 WIB. Tetapi, tanpa diduga, di dalam ruangan, staf ahli Fraksi Gerindra tengah melakukan rapat tertutup. 

Anggota Komisi IX versi Koalisi Indonesia Hebat sempat mencoba berkomunikasi, tapi buntu. Sampai akhirnya, beberapa anggota Komisi IX masuk ke ruangan Sekretariat Komisi IX DPR dengan maksud meminta bantuan disiapkan ruang rapat. Tetapi, permintaan kembali tidak dipenuhi dengan alasan ruangan telah terpakai. 

Setelah itu, satu per satu anggota Komisi IX versi Koalisi Indonesia Hebat meninggalkan lokasi sambil memanggul rasa kecewa. Mereka kecewa lantaran kepentingan komisi kalah dengan kepentingan satu kelompok fraksi. 

"Kenapa kita kok diperlakukan berbeda? Padahal kita ini ada PKB, Nasdem, Hanura dan PDI-P. Masa kemudian ruang komisi dikalahkan oleh kepentingan staf ahli, dan hanya dari satu partai," kata anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Eem Marhamah Zulfahiz, saat dijumpai di lokasi.

Source : kompas

Read More

Kepala Bappenas Sebut Jokowi Tidak Akan Lanjutkan Proyek Jembatan Selat Sunda

Feri dari Pelabuhan Merak, Banten, mengangkut mobil memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung, beberapa waktu lalu.

Jakarta (News Today) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago menyiratkan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski begitu, dia yakin JSS masih bisa dibangun 10 atau 15 tahun nanti.

Andrinof menjelaskan, Presiden Joko Widodo tidak akan melanjutkan proyek yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu disebabkan sejumlah pertimbangan, seperti memperlebar ketimpangan serta menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

"Selat Sunda itu jalur penyeberangan terpadat. Kalau dimatikan dan tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas sebagai negara maritim. Sebaiknya dibenahi terminal penumpangnya, koridornya, kapalnya lebih manusiawi, dermaganya kalau kurang ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, 10 tahun, 15 tahun kemudian, silakan bikin JSS," kata dia kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jumat (31/10/2014) petang.

Andrinof juga yakin pemerintahan Jokowi-JK lebih berpikir untuk meluruskan arah pembangunan. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa megaproyek JSS justru paradoks dengan semangat pemerataan, sama seperti semangat pemerintah sebelumnya yang mewujudkan program MP3EI.

"Arah pembangunan kita luruskan. Kita membangun untuk manusia dan masyarakat. Dengan itu, saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan," tandas Andrinof.

Terlepas dari hal tersebut, Andrinof menengarai penyebab penyeberangan Selat Sunda sering macet adalah kapal-kapal yang digunakan sudah berusia tua. Selain itu, dermaga yang tersedia hanya sedikit.

"Taruh saja penyertaan modal negara di ASDP untuk beli kapal baru, baru kapal swasta ikut tambah banyak, biar lancar. Tapi, masalah dan solusi yang lebih rendah biayanya ini disembunyikan," ujar dia.

Source : kompas

Read More

Bareskrim Polri Bantah Penangguhan Penahanan Penghina Jokowi Telah Disetujui

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Kamil Razak

(News Today) - Bareskrim Polri membantah jika penangguhan penahanan terhadap MA (24), pelaku penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, telah disetujui. Kepastian terkait permohonan penangguhan masih menunggu beberapa pertimbangan.

"Belum ada keputusan apa-apa, masih akan dipertimbangkan," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Kamil Razak, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (31/10/2014).

Kamil membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut penangguhan penahanan MA telah disetujui oleh pihak Bareskrim Polri. Padahal, saat ditemui di halaman Gedung Bareskrim, Jumat sore, Fadli menyebut kepastian pembebasan MA akan dilakukan pada Senin (3/11/2014).

"Ya kan belum, kita mesti pelajari dulu, disiapkan administrasinya. Yang belum disiapkan, soal kewajiban tersangka, apakah bersedia wajib lapor, dan dia tidak melarikan diri ke mana-mana," kata Kamil.

Menurut Kamil, pertimbangan penangguhan akan dilakukan apabila tersangka telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penangguhan boleh diajukan bagi tersangka, dengan syarat, tersangka menjamin tidak melarikan diri dan bersedia wajib lapor dua kali dalam seminggu. Selain itu, kata Kamil, setelah semua berkas administrasi telah dipenuhi, penyidik masih akan menentukan, apakah tersangka tersebut benar-benar dapat dipercaya.

Setelah disetujui penyidik, berkas tersangka kemudian akan dibawa kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Kemudian, sebelum benar-benar ditangguhkan, berkas tersangka akan dibawa ke Kepala Bareskrim untuk mendapat persetujuan.

Source : kompas

Read More

Jokowi ke Pengungsi Sinabung: Kalau Program Belum Jalan, SMS Saya

Jakarta (News Today) - Presiden Joko Widodo meminta warga korban letusan Gunung Sinabung untuk mengirimkan pesan singkat bila ada hambatan dalam pembangunan infrastruktur bagi pengungsi.

"Sudah ada programnya, pembangunan jalan ke relokasi. Dilihat, kalau belum jalan, SMS ke saya. Tahu nomor telepon saya?" kata Presiden saat mengunjungi tempat pengungsian warga di Gereja Batak Karo Protestan di Jalan Raya Kutacane, Kabanjahe, Rabu (29/10/2014).

"08122600960, sudah dicatat? Yang tidak mencatat juga tidak apa-apa," kata Presiden.

Jokowi mengatakan, saat ini hal terpenting adalah merelokasi warga yang belum bisa pulang akibat letusan yang masih terjadi. Ia menyatakan bahwa warga akan tetap menjadi pemilik atas lahan yang ditinggalkannya.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Tanah Karo di Kabanjahe, Presiden meninjau sejumlah tempat pengungsian. Tempat pertama yang dikunjungi adalah posko utama di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tanah Karo, kemudian Presiden didampingi Ibu Negara Iriana mengunjungi tempat pengungsian di Gedung KNPI Kabanjahe, Gedung Gereja Batak Karo Protestan, pengungsian di Gedung Universitas Karo Kabanjahe dan terakhir mengunjungi lokasi pengungsian warga di daerah Guru Kinayan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerahkan bantuan sebesar Rp 500.000 per kepala keluarga kepada pengungsi yang dikunjunginya. Ia juga menyerahkan paket bantuan berupa buku, peralatan sekolah, dan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar untuk setiap kepala keluarga.

Selama berkunjung ke tempat tersebut, Presiden didampingi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Presiden dan rombongan mengakhiri kunjungan di daerah Guru Kinayan yang tak jauh dari kaki Gunung Sinabung pukul 17.45 WIB. Dari Kabanjahe menuju Medan, Presiden dan rombongan menempuh perjalanan sekitar 2 jam dan kemudian akan kembali menuju Jakarta.

Source : kompas

Read More

Jokowi Pilih Ignasius Jonan sebagai Menhub, Ini Tanggapan Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Dirut PT KAI Ignasius Jonan saat menandatangani perjanjian kerjasama penertiban lahan di bawah jalan layang kereta api, di Balaikota Jakarta, Rabu (1/10/2014).

(News Today) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan. 

Ia meyakini permasalahan kemacetan Ibu Kota bisa teratasi dengan adanya koordinasi antara Pemprov DKI, Pemerintah Pusat, dan Kementerian Perhubungan. 

"Bagus, sesuai Pak Jonan itu (Menhub) sesuai yang saya harapkan, bisa bekerja sama dengan baik," kata Basuki, di Balaikota, Senin (27/10/2014).

"Seharusnya sih (Jonan) oke ya mengurus (transportasi) udara dan laut juga. Mungkin (penyelesaian permasalahan transportasi) lebih cepat di tangan dia (Jonan)," ucap Basuki.

Latar belakang Jonan sebagai Direktur Utama PT Kereta Api sejalan dengan visi Basuki menyelesaikan kemacetan dengan moda transportasi massal berbasis rel. Oleh karena itu, Basuki berharap Jonan dapat membangun banyak jalur rel kereta api. 

Transportasi massal berbasis rel dinilai dapat mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta karena mampu mengangkut penumpang dengan kapasitas yang cukup besar, aman, nyaman, dan biayanya terjangkau. 

Adapun transportasi massal berbasis rel yang harus dikembangkan di Jakarta adalah kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT), dan mass rapid transit (MRT). 

"Transportasi massal yang paling utama dikembangkan itu KRL dan MRT. Untuk penghubung yang kecil dan penumpangnya tidak terlalu banyak ya pakai LRT. Seluruh dunia, kombinasi transportasinya seperti itu, baru kemudian ditambah busnya," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Source : kompas

Read More

Jokowi Ternyata Beri 80 Nama Calon Menteri ke KPK, 10 Diberi Catatan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. 

Jakarta (News Today) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, sebelum mengumumkan kabinetnya, Presiden Joko Widodo mengajukan sekitar 80 nama calon menteri kepada KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya. Dari 80 orang tersebut, kata Samad, lebih dari 10 yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK.

"Yang pertama (diajukan) ada 42. Itu saya hitung-hitung jumlahnya ada 80 nama yang dikirim ke KPK dan lebih dari 10 yang diberi catatan," ujar Samad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Meski begitu, Samad mengaku tidak mengingat siapa saja yang diberi catatan negatif oleh KPK. Ia pun tidak dapat menjawab secara pasti saat ditanya apakah ada menteri di Kabinet Kerja yang masuk ke dalam catatan tersebut.

"Saya kesulitan mengingat mana yang saya berikan tanda merah dan kuning. Kalau anda persilakan saya satu atau dua hari ke depan untuk menelisik, memeriksa kembali, saya beri tahu kepada anda," ujarnya.

Menurut Samad, pemberian label merah mau pun kuning dari KPK tidak lantas menjadi patokan bahwa orang tersebut bersih atau tidak. Bahkan, kata Samad, bisa saja menteri yang lolos dari catatan negatif KPK justru terjerumus korupsi saat melihat kesempatan itu terbuka lebar.

"Untuk menentukan orang itu baik atau tidak, akan terlihat nanti setelah dia menduduki posisi itu. Kan ada orang yang tidak tahan godaan," kata Samad.

Samad menilai, reaksi penentangan dari masyarakat dan LSM terhadap kabinet yang baru terbentuk semestinya dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kata Samad, titik lemah pemerintahan dapat direkonstruksi setelah adanya upaya evaluasi itu.

"Misalnya begini. kalau dari hasil evaluasi ada titik lemah dalam bidang C, B, A, itu kan harus direkonstruksi kembali supaya hal yang minus jadi plus," ujarnya.

Source : kompas

Read More

Kisah Pratikno, Anak Desa yang Bikin Jokowi Kepincut

Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka

(News Today) - Sederhana, kata itulah yang secara spontan dapat mewakili sosok seorang Pratikno. Seorang anak desa yang mementingkan pendidikan dan pemberdayaan sosial sampai akhirnya Jokowi kepincut dan menunjuknya sebagai menteri di kabinetnya.

Pratikno adalah anak desa yang lahir pada 13 Februari 1962 di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sejak lulus sekolah dasar, ia melanjutkan ke SMP yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah sehingga terpaksa indekos. Kedua orangtuanya yang berprofesi sebagai guru SD mengizinkannya indekos demi satu makna, yakni melanjutkan pendidikan.

Kampung halaman Pratikno dikelilingi hutan jati dan perkebunan tembakau. Jaraknya sekitar 40 kilometer dari Kota Bojonegoro dan baru dialiri listrik pada awal 1990-an.

"Saya kos karena sekolahnya jauh dari kampung saya. Waktu saya itu kan enggak ada teman yang melanjutkan ke SMP, dari 13," kata Pratikno, saat dijumpai Kompas.com, di Jakarta, Selasa (21/10/2014) lalu.

Rektor UGM Pratikno yang juga anggota tim sinkronisasi program kerja Jokowi-JK saat wawancara dengan Pemimpin Redaksi Kompas.com Achmad Subechi (kanan) dan Head Korlip KompasTV Zaki Amrullah di Jakarta, Selasa (22/10/2014).

Pratikno bercerita, ia dan keluarganya selalu hidup dalam kesederhanaan. Semuanya ia nikmati meski akrab dengan kesulitan.

Ia melanjutkan SMA di Kota Bojonegoro dan lulus tahun 1980. Setelah itu, Pratikno melanjutkan kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

"Saya kan anak desa, kalau universitas yang kami kenal dan ternama, ya hanya UGM," ujarnya.

Semasa menjadi mahasiswa di UGM, Pratikno sempat merasa minder karena status sosialnya. Tetapi, berbekal tekad kuat, ia pernah menjadi mahasiswa terbaik di jurusannya saat memasuki semester III. Ia juga bergabung dengan kelompok diskusi dan sering memenangi lomba riset mahasiswa.

Selain itu, pada pertengahan tahun 1980, Pratikno telah mulai mengirimkan tulisan ke beberapa media terkemuka di Pulau Jawa. Honor yang ia dapat digunakan untuk biaya hidup di Yogyakarta.

Pratikno melanjutkan pendidikan master dan doktornya di luar negeri. Ketika kembali ke desanya pada medio 1990-an, ia membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Ademos Indonesia. Lembaga ini merupakan wadah untuk masyarakat bersama-sama mengembangkan diri, mengadvokasi, serta membentuk kelompok peternak dan mengembangkan teknologi peternakan.

"Selesai saya studi, saya merasa harus membuat masyarakat happy, harus membantu masyarakat, makanya saya dirikan lembaga untuk sinau bareng (belajar bersama)," ucap pria yang sejak 2012 menjabat sebagai Rektor UGM itu.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno

Dalam bayangannya, ia tak pernah berpikir akan menjadi seorang menteri. Pada awal masa kuliahnya, sempat tebersit mimpi ingin menjadi camat.

"Camat itu sangat dihormati di desa saya, rumah saya dari kantor kecamatan itu jaraknya 18 kilometer," tuturnya.

Sebagai seorang akademisi, Pratikno mengenal Jokowi cukup dekat. Ia dipercaya menjadi anggota tim sinkronisasi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla. Pratikno, bersama Andrinof Chaniago dan Cornelis Lay, adalah orang yang menyatukan semua usulan kelompok kerja Tim Transisi dan menetapkan langkah prioritas pelaksanaannya sebagai masukan kepada Presiden.

Saat ditanya soal tawaran menteri, ia tak pernah memikirkannya sampai akhirnya namanya diumumkan Jokowi sebagai Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Kerja pada Minggu (26/10/2014) sore. 

"Saya enggak pernah dihubungi Pak Jokowi dan berbicara soal menteri. Ibarat wawancara, itu wawancara sudah lama terjadi," pungkasnya saat itu.

Source : kompas

Read More

Pengamat Nilai Ada Sejumlah Menteri yang Tak Layak Masuk Kabinet Jokowi

(News Today) - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 34 menteri yang mengisi Kabinet Kerja. Namun, ada sejumlah menteri yang dianggap kurang layak untuk mengisi kabinet tersebut. Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, setidaknya ada tiga menteri yang tidak layak masuk ke kabinet.

Mereka adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Jokowi menunjuk Susi menurut saya bukan alasan atau pertimbangan kapasitas dan kompetensi keahlian. Kemungkinan alasan nomor satu menunjuk Susi Pudjiastuti adalah alasan donatur pilpres," kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014).

Sementara itu, terkait Rini, menurut dia, mantan Ketua Tim Transisi itu diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pangi pun mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak memasukkan Rini ke dalam rapor merah kabinet Jokowi.

"Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga sempat 'tercolek' kasus skandal Century. Kalau seperti ini komposisi Kabinet Kerja Jokowi, kita enggak bisa terlalu banyak berharap, walaupun ada beberapa nama menteri yang punya kapasitas juga," ujarnya.

Source : kompas

Read More

Kata Ruhut, Mega Mesti "Sowan" ke SBY agar Jokowi Tak Kalah

Putri Soekarno, Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Boediono hadir dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soekarno dan Muhammad Hatta yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2012). Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tersebut dinilai berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan menggagas serta menciptakan landasan konsititusional Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Jakarta (News Today) - Di samping mempersiapkan pembentukan poros baru, Partai Demokrat juga masih ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk menghadapi pemilu presiden mendatang. Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan agar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membuka pintu untuk menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sudahlah Bu Mega, sowan sajalah ke Pak SBY karena Pak SBY itu pemegang kartu Joker. Dia king maker," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (6/5/2014).

Menurut dia, Partai Demokrat kini mempersiapkan Pramono Edhie Wibowo sebagai salah satu bakal calon wakil presiden yang akan ditawarkan ke partai lain. Salah satunya ke PDI-P untuk berduet bersama bakal capres PDI-P, Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau sekarang PDI-P tidak mau buka pintu dengan Demokrat, dia akan kalah karena koalisi sekarang berkumpul di kubu Prabowo. Jadi baik-baiklah Pak SBY dan Bu Mega ini," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Ruhut melanjutkan, Demokrat mengajukan nama Pramono kepada Jokowi lantaran mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu memiliki kedekatan dengan Megawati. Pada saat Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden dan akhirnya menjadi Presiden, adik ipar SBY itu menjadi ajudan Mega.

"Jadi chemistry sudah dapat. Kalau nggak buka pintu untuk Demokrat, memangnya PDI-P mau oposisi terus selama 15 tahun? Pak SBY sekarang sudah membuka pintu, tinggal menunggu Bu Mega saja," katanya.

SBY dalam wawancara yang diunggah ke situ YouTube mengungkapkan keinginannya berkomunikasi dengan Megawati. Dia berharap, komunikasi dengan Megawati bisa terjadi seperti halnya komunikasi yang ia lakukan dengan tokoh-tokoh partai politik lain.

"Saya ini ingin berkomunikasi dengan siapa pun, termasuk dengan Ibu Megawati sepanjang komunikasi itu berlangsung dengan baik, berangkat dari niat yang baik pula, dan semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terlebih ketika kita sedang memikirkan siapa pempimpin bangsa yang akan datang. Komunikasi seperti itu diperlukan," kata Presiden Yudhoyono.

Hingga saat ini, Jokowi didukung oleh Partai Nasdem dan PKB. Namun, belum diumumkan siapa bakal calon presiden yang akan mendampingi Jokowi.

Source : kompas

Read More

Jokowi Perintahkan Pencopotan Kepsek SDN 09 Makasar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui ayah Renggo Khadafi, siswa SD yang tewas dianiaya kakak kelasnya, Selasa (6/5/2014).

Jakarta (News Today) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI untuk mencopot Kepala Sekolah SDN 09 Makasar, Jakarta Timur. Hal itu menyusul penganiayaan hingga tewas yang dilakukan SY (13) terhadap Renggo Khadafi (11), adik kelasnya sendiri. 

"Kepala sekolah harus tanggung jawab dan saya perintahkan untuk dicopot," ujar Jokowi seusai menemui ayah Renggo di Jalan Asri, Kebon Pala I, RT 10 RW 07, Halim, Makasar, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2014) siang. 

Jokowi menganggap, kepala sekolah memegang tanggung jawab manajemen pendidikan di sekolah. Ia heran, bagaimana bisa kepala sekolah tidak memantau aktivitas kekerasan yang dilakukan oleh peserta didiknya. Terlebih, aksi tersebut dilakukan di area sekolah. "Yang paling dekat harus bertanggung jawab," tegas Jokowi. 

Jokowi juga mengingatkan kepada kepala sekolah lainnya untuk memperhatikan secara detail aktivitas peserta didik di area sekolah. Jokowi tidak mau kejadian serupa terulang kembali. 

Renggo Khadafi dianiaya oleh kakak kelasnya di SDN 09 Makasar, Jakarta Timur. Saat istirahat sekolah, Renggo yang tengah berjalan tergesa-gesa tidak sengaja menyenggol makanan ringan seharga Rp 1.000 yang dibawa oleh kakak kelasnya tersebut hingga terjatuh. Renggo telah meminta maaf atas ketidaksengajaannya tersebut. Bahkan, ia mengganti makanan ringan yang telah jatuh tersebut. Namun, tindakan tersebut tidak cukup bagi SY. 

Keesokan harinya, SY menganiaya Renggo. Sekujur tubuh Renggo dipukuli. Mulut bocah malang itu pun disumpal gagang sapu hingga mengeluarkan darah. Orangtua sempat membawa Renggo ke RS Polri. Namun naas, dia tak tertolong. Jenazah bocah malang itu disemayamkan di kediaman Ketua RT, di Kebon Pala 1, Jalan Asri RT 10 RW 7 Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur. Jenazah telah dimakamkan di TPU Kampung Asem, Halim Perdanakusuma, Minggu siang.

Source : kompas

Read More