Mendagri Sindir Gaya Hidup Mewah Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Jakarta (News Today) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyindir gaya hidup mewah yang dilakukan para kepala daerah. Sindiran itu dilontarkan Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (5/11/2014), di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Tjahjo menuturkan, gaya hidup mewah kepala daerah paling mudah dilihat dari mobil dinas yang digunakan. Ia mengaku akan menegur kepala daerah yang bekerja dengan menggunakan mobil mewah.

"Sesuai aturan, maksimal itu mobil 2.700 cc, kalau lebih akan kita tegur," kata Tjahjo.

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini melanjutkan, gaya hidup mewah ini kemudian memberikan dampak pada kedisiplinan kepala daerah. Tjahjo menyebutkan, banyak bupati atau wali kota yang tidak memenuhi undangan saat dipanggil oleh gubernur.

"Gubernur atau wali kota/bupati kalau masuk Jakarta juga jangan lewat VVIP-lah biar bisa cek kebersihan kamar kecilnya, bertemu dan berdialog dengan warga," ujarnya.

Untuk mengampanyekan gaya hidup sederhana, Tjahjo ingin memberikan contoh mulai dari mobil dinas yang dipakainya. Untuk bertugas sehari-hari, Tjahjo memilih menggunakan mobil pribadinya Toyota Innova.

Sementara itu, mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon yang disediakan untuk menteri hanya digunakan Tjahjo pada waktu-waktu tertentu.

Source : kompas

Read More

Pengembang Daerah Kecewa Berat atas "Perkawinan" Kemen-PU dan Perumahan Rakyat

Ilustrasi

Jakarta (News Today) - Pengembang daerah kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggabungkan kementerian pekerjaan umum (PU) dengan kementerian perumahan rakyat. 

Kekecewaan didasari oleh alasan kewenangan dan ranah kerja yang berbeda, di antara dua kementerian tersebut. Selain itu, para pengembang juga merasa sektor perumahan rakyat bakal dianaktirikan ketimbang sektor pekerjaan umum.

Demikian Sekretaris DPD REI Kalimantan Selatan, Wahyu Effendi, dan Sekretaris DPD REI Kalimantan Timur, Arief Rahman Hasyim, melontarkan kekecewaannya kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014). 

"Kewenangan dan sektor kerja perumahan rakyat sangat berbeda dengan PU. Selain itu, dalam membangun rumah rakyat, kami pakai uang sendiri, bukan APBN. Beda dengan PU, mereka pakai anggaran negara. PU juga ruang lingkupnya lebih umum yakni infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sedangkan kami khusus perumahan untuk masyarakat," beber Wahyu. 

Sementara menurut Arief, pengembang lebih membutuhkan peran kementerian perumahan rakyat karena mengurusi masalah kebijakan strategis seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan subsidi lainnya. 

"Berbeda dengan PU yang mengurusi masalah teknis. Kami justru lebih membutuhkan keberadaan Kemenpera," tambah Arief. 

Dia menuturkan, meski kadung terjadi "perkawinan" kementerian, harapan kepada pemerintah untuk tetap memberikan subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan subsidi lainnya, tetap harus dilakukan.

"Karena papan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya justru disediakan oleh pemerintah. Pemerintahlah yang berkewajiban membangun rumah rakyat. Bukan kami. Tapi karena keterbatasan pemerintah, maka kami dimina bantuan untuk membangun bersama. Oleh karena itu, sepantasnya pemerintah memberi dukungan," tandas Arief. 

Pembangunan rumah rakyat hanya bisa terwujud, imbuh Wahyu, jika pemerintah menyediakan anggaran khusus dalam bentuk subsidi dan menggiatkan kembali fungsi dan peran Perum Perumnas sebagai penyedia perumahan rakyat.

"Karena nasi sudah menjadi bubur, saya berharap pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kementerian PU dan perumahan rakyat sama besarnya. Jangan timpang, satu kecil, satu melimpah," pungkas Wahyu.

Source : kompas

Read More